Lingkar.co – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo berpandangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu bertransformasi menjadi kementerian agar penanganan kebencanaan di Indonesia lebih solid, terkoordinasi, dan memiliki kewenangan sebanding dengan besarnya tugas yang diemban.
Usulan tersebut disampaikan Sigit Purnomo, yang dikenal publik sebagai Pasha Ungu, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala BNPB Suharyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program serta kebutuhan strategis penanggulangan bencana nasional untuk tahun anggaran 2026.
Menurut Pasha, tingkat kompleksitas kebencanaan di Indonesia menuntut penguatan kelembagaan, baik dari sisi kewenangan, pengambilan kebijakan, hingga dukungan anggaran. Ia menilai sudah saatnya posisi pimpinan BNPB disejajarkan dengan menteri agar sejalan dengan tanggung jawab besar yang dijalankan.
“Penanganan bencana membutuhkan biaya besar, bahkan penanggulangan pascabencana jauh lebih mahal. Riset kebencanaan juga memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, kelembagaannya harus kuat, tidak setengah-setengah,” ujarnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran BNPB saat ini dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan tingkat kerawanan bencana di Indonesia yang bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 kejadian setiap tahunnya.
Selain penanganan darurat, BNPB juga harus memenuhi berbagai kebutuhan strategis, mulai dari sewa helikopter untuk kebakaran hutan dan bencana hidrometeorologi, hingga penyediaan logistik di wilayah dengan kondisi geografis yang beragam dan ekstrem.
“Belum lagi petugas di lapangan yang masih bekerja di daerah-daerah seperti Sumatera. Kebutuhan konsumsi mereka saja perlu diperhitungkan, karena mereka manusia yang harus dipastikan kebutuhannya terpenuhi,” kata Pasha.
Atas dasar itu, Pasha menyatakan dukungan penuh terhadap BNPB dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ia menilai BNPB merupakan institusi yang paling memahami kondisi kebencanaan secara nyata di lapangan, sehingga tidak perlu ragu dalam mengusulkan kebutuhan demi keselamatan masyarakat.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar tersebut, peserta juga menyoroti pentingnya penguatan aspek pencegahan, edukasi kebencanaan, serta pengembangan pusat data dan pengendalian operasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan bencana tidak hanya bersifat responsif saat kejadian, tetapi juga mampu menekan risiko melalui upaya preventif dan berkelanjutan.
Penulis: Putri Septina
