Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, perwakilan Kodim 0912/KBR, serta sejumlah pejabat eselon dan staf terkait.
Adapun SPBU yang menjadi lokasi sidak meliputi SPBU Belintut, SPBU Mitra Agi Ngenyan Asa, dan SPBU Harkat Bersama Melak, Jumat (10/4/2026).
Kamius Junaidi mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di wilayah Kutai Barat terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Harga BBM non-subsidi saat ini masih stabil, dengan rincian Pertamax sebesar Rp12.600 per liter dan Dexlite Rp14.500 per liter.
Sementara itu, untuk BBM subsidi, harga Biosolar berada di angka Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak, sesuai kebutuhan, dan tetap mengedepankan efisiensi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kelancaran distribusi BBM, khususnya bagi nelayan dan petani, agar tidak terjadi hambatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap ketersediaan BBM.
Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan pengawasan guna mencegah potensi penyelewengan maupun penimbunan BBM.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama unsur terkait berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. (*)
