Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah strategis membuka peluang kerja ke luar negeri bagi warganya. Melalui program penempatan tenaga kerja musiman dengan skema Visa E8 ke Korea Selatan, warga Pati kini berkesempatan bekerja secara legal di sektor pertanian dan perikanan dengan kontrak selama delapan bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Bambang Agus Yunianto, mengungkapkan bahwa Pati saat ini menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjalin koordinasi langsung dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan terkait program ini.
“Baru Pati saja yang menerima fasilitas Visa E8 untuk tenaga kerja musiman. Kami tengah melakukan lobi dan mempersiapkan semua aspek dengan serius,” ujarnya.
Visa E8 sendiri memungkinkan warga berusia 18 hingga 45 tahun bekerja secara legal di Korea Selatan tanpa persyaratan pendidikan atau keahlian khusus. Cukup bermodal kemauan dan semangat kerja, mereka bisa mendapatkan peluang tersebut.
“Kami berharap program ini bisa menjadi solusi bagi para pemuda Pati yang sedang mencari pekerjaan,” tambah Bambang.
Pemerintah Korea Selatan sendiri pada tahun 2025 menaikkan kuota Visa E8 guna mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan. Dari kuota tersebut, sebanyak 1.200 peluang khusus dialokasikan untuk Kabupaten Pati.
Gaji yang ditawarkan pun cukup menggiurkan, yakni mencapai Rp 25 juta per bulan—jauh di atas upah minimum lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bekerja selama delapan bulan, mereka akan kembali ke Indonesia saat musim salju dan bisa kembali lagi sesuai kebutuhan,” jelas Bambang.
Ia menambahkan, program ini juga menjadi pilot project yang bisa membuka peluang kerja lebih luas di masa depan. Selain Visa E8, sebenarnya terdapat pula Visa J7 untuk tenaga kerja terampil dengan kuota lebih besar. Namun, karena persyaratan Visa J7 lebih ketat, pihaknya memilih fokus pada program Visa E8 agar lebih banyak warga Pati bisa diberangkatkan dengan mudah dan cepat.
“Kami pastikan semua proses penempatan dilakukan secara legal melalui kerja sama antar pemerintah demi melindungi tenaga kerja kita,” tegasnya.
Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membentuk tenaga kerja Indonesia yang kompetitif di pasar internasional. (*)
