Lingkar.co – Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada pelanggan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat peran Unit Reaksi Cepat untuk merespons keluhan dan pengaduan masyarakat secara lebih sigap.
Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Ady Setiawan mengatakan, peningkatan layanan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan yang telah membayar kewajiban mereka.
“Saya sampaikan kepada seluruh pegawai PDAM, karena kita adalah sahabat bagi pelanggan, maka kita siap bertanggung jawab. Satu rupiah yang dibayarkan pelanggan akan kita pertanggungjawabkan dan transparansikan penggunaannya,” tegas Ady Setiawan yang akrab disapa Wawan, di Kantor PDAM Tirta Moedal Semarang, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan, setiap kontribusi pelanggan harus diimbangi dengan pelayanan yang optimal tanpa pengurangan kualitas.
“Ini bentuk take and give yang dilakukan PDAM, karena keuntungan PDAM itu tidak dikantongi direksi maupun pegawai, tetapi disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kota Semarang,” jelasnya.
Wawan menambahkan, Unit Reaksi Cepat akan didorong untuk bergerak lebih cepat dan efektif dalam menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan, sehingga permasalahan pelayanan dapat segera ditangani di lapangan.
Selain peningkatan layanan, ia memastikan seluruh program yang telah dijalankan oleh direksi sebelumnya akan tetap dilanjutkan, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional.
“Saya mengapresiasi direksi sejak Perumda berdiri hingga saat ini. Direksi sekarang melanjutkan perjuangan direksi sebelumnya, termasuk program kerja sama dengan lembaga internasional,” ujarnya.
Terkait pengembangan layanan ke depan, Wawan menyampaikan bahwa sesuai arahan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, PDAM Tirta Moedal akan mulai melakukan persiapan dan sosialisasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Timur pada tahun ini.
“SPAM Semarang Timur dari Bendung Jragung yang sudah difasilitasi pemerintah pusat akan kita akses. Ada beberapa skema yang bisa digunakan, mulai dari pendanaan pemerintah pusat, kerja sama business to business (B to B), hingga joint venture dengan investor,” terangnya.
Namun demikian, Wawan menegaskan seluruh skema tersebut akan dikaji secara mendalam agar tidak memberatkan pelanggan serta memiliki nilai keekonomian yang berkelanjutan.
“Akan kami kaji mana yang paling visibel, tidak memberatkan pelanggan, dan memiliki umur ekonomis yang panjang,” pungkasnya. ***
