Lingkar.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang sama-sama menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029.
Namun menurut pengamat politik sekaligus dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi, kedua partai itu kemungkinan sangat sulit bisa bersatu.
“Kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya,” kata Arya, dikutip dari Antara pada Senin (4/3/2024).
Menurutnya, PDIP dan PKS akan memiliki cara yang berbeda untuk mewujudkan checks and balances di pemerintahan. Ia menganalogikan PDIP dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu.
“Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet,” ujar Arya.
Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling memungkinkan kedua partai ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini, katanya, juga bisa mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran,” jelas Arya.
Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.
“Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar,” katanya.
Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.
“PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kamis (15/2/2024), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP usai Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto. (*)
Penulis: Miftahus Salam
