Berita  

Pematangan Perda Ponpes: Gus Yasin Ajak Ponpes Ikut Lengkapi Draft

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen usai pelantikan Dewan Kehormatan PMI Jateng, Rezanda Akbar D/Lingkar.co
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen usai pelantikan Dewan Kehormatan PMI Jateng, Rezanda Akbar D/Lingkar.co

SEMARANG, Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengundang organisasi pesantren untuk mendapat masukan terkait Perda Pondok Pesantren.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan rencananya akan undang perwakilan ponpes untuk meminta masukan guna melengkapi draf Perda Ponpes.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

Baca Juga : Gus Yasin Minta Pembaruan Data Kemiskinan, Galakkan Program Satu Desa Binaan Satu OPD

“Kita baru mau membahas itu dengan beberapa organisasi pesantren di Jawa Tengah. Bukan mau membahas perdanya, tapi muatannya. Nanti supaya kita mendapat masukan, khususnya dari ponpes,” kata Taj Yasin saat Lingkar.co konfirmasi melalui telepon, Senin (11/10/2021).

Taj Yasin menjelaskan pihaknya sudah menyusun draft Perda Ponpes. Dia juga sudah menyampaikan draft tersebut kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

“Intinya, rancangan perda ini sudah siap. Dan Pak Gubernur juga sudah menyetujui,” tandasnya.

Png-20230831-120408-0000

Untuk saat ini, Taj Yasin mengungkap kalau Pemprov Jateng menunggu DPRD akan membuka usulan baru.

Terpisah, Ketua Santri Gayeng Nusantara (SGN) Jateng, Chamzah Hasan, mengatakan bahwa dirinya siap untuk ikut serta dalam membahas Perda Ponpes tersebut.

“Tentunya begitu, perda pesantren ini kan untuk kepentingan pesantren itu sendiri. Ketika pemerintah membuat peluang tinggal pesantrennya memperisapkan diri,” katanya saat dihubungi melalui telepon.

Ia berharap, ketika perda tersebut mulai berjalan. Nantinya, akan ada pengawalan untuk memproses Dana Abadi.

“Mungkin ada beberapa usulan, dari pesantren agar supaya pengelolaan terhadap keuangan negara ini pertanggung jawabannya seperti apa. Mengingat pondok belum pernah mendapatkan dana Abadi seperti ini,” ungkapnya.

“Saya mengusulkan agar pemerintah memberikan penjelasan se jelas-jelasnya (terkait dana abadi), dan pendampingan khusus untuk mengawal tata kelola keuangan itu agar tidak salah,” tambahnya.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tersebut telah Presiden Joko Widodo teken pada 2 September 2021 lalu. Penyusunan Perpres tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama melibatkan berbagai pihak dan stakeholders pesantren.

Penulis : Rezanda Akbar D.
Editor : Muhammad Nurseha

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *