Lingkar.co – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini. Jaminan tersebut disampaikan di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah telah menghitung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM subsidi tetap terkendali hingga akhir tahun.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi apabila harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Perhitungan tersebut mencakup skenario jika harga minyak berada pada kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak dapat memastikan pergerakan harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi harga dari pemerintah.
Untuk mengantisipasi tekanan dari lonjakan harga minyak global, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan tambahan. Selain dari APBN, pemerintah memiliki dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.
Di samping itu, pemerintah juga mengandalkan berbagai pos penerimaan negara sebagai bantalan fiskal, salah satunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Pemerintah juga tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga keseimbangan fiskal negara.
Purbaya mengungkapkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah kebutuhan subsidi pemerintah sekitar Rp6,8 triliun.
“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain yang lain juga, kami boost pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.
Melalui langkah pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 2,92 persen tanpa harus memanfaatkan dana SAL. (*)
