Pemkab Blora Targetkan Raih Kembali Opini WTP dari BPK

Lingkar.co – Bupati Blora Arief Rohman berharap Blora bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Harapan kami agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2023, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Bupati seusai menyerahkan LKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Jumat (15/3/2024).

Bupati Arief mengungkapkan, untuk mempertahankan capaian WTP tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa hal khususnya dalam perbaikan tata kelola keuangan.

“Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, diantaranya terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, juga terus berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan. Termasuk berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti Laporan Hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta penguatan komitmen dan integritas.

Dukung Pemeriksaan

Dengan telah diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut, kemudian akan dilakukan serangkaian audit/pemeriksaan secara terperinci. Pemkab Blora pum siap untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

“Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD yang telah kami serahkan, sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024,” kata Bupati Arief.

Dikatakan, pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan LKPD. Untuk itu, Pemkab Blora selalu berupaya mendukung penuh semua proses pemeriksaan melalui arahan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif. Baik dan proaktif serta menyiapkan data-data yang diperlukan selama pemeriksaan audit terinci.

Koreksi dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, lanjut Bupati, sangat diharapkan sehingga Pemkab dapat mengetahui dan melakukan evaluasi atas kelemahan dalam laporan keuangan telah disusun. Untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan LKPD.

Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas mengapresiasi atas kepatuhan Pemda dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret,” papar Puspitaningtyas.

Dikemukakan, dengan diterimanya dokumen LKPD tersebut maka BPK akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci.

Hadir dalam acara penyerahan LKPD tersebut Sekda Kabupaten Blora, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPPKAD Blora. (adv)