SEMARANG, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah. Opini WTP ini merupakan raihan kali ke sembilan tanpa jeda.
Opini WTP ini merupakan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Kudus HM. Hartopo di Kantor Pewakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang (Jumat, 21/05/2021).
BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada 5 Kabupaten/Kota. Antara lain Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Brebes.
Pada acara penyerahan opini WTP tersebut Hartopo didampingi oleh Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPPKAD.
Bupati Kudus Hartopo mengatakan, capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 9 kali telah ada di tangan Kabupaten Kudus. Untuk itu pihaknya berharap untuk dapat mempertahankan serta menambah kualitas kinerja yang lebih baik.
Hartopo: Pertahankan dan Tambah Kualitas Kinerja OPD
“Alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) telah berhasil kita raih, predikat ini sudah ada ditangan kita untuk yang ke 9 kalinya, pertahankan serta tambah kualitas kinerja yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Hartopo juga menekankan target peningkatan nilai dari capaian WTP di atas 90% pada tahun depan. Oleh karena itu, Pihaknya akan terus memacu kinerja disetiap OPD terkait.
“Kali ini kita berhasil mendapatkan capaian nilai 89,67%. Capaian kualitas harus kita tingkatkan di atas 90%, mudah-mudahan di tahun depan bisa semakin baik lagi dan melebihi target. Kami harap untuk OPD terkait dapat responsif mempersiapkan data dalam pemeriksaan oleh BPK agar tidak terjadi hal-hal yang akan mempersulit. Oleh karena itu membutuhkan SDM yang berkualitas,” tandasnya.
Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali mengatakan, opini tersebut bukan merupakan hadiah dari BPK. Akan tetapi hasil kerja keras pemerintah daerah dan koordinasi yang baik dengan DPRD di Kabupaten/Kota masing-masing. Meski begitu, masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti setiap daerah.
Pihaknya juga mengucapkan selamat sekaligus memberikan apresiasinya atas capaian Kabupaten/Kota yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) khususnya Kabupaten Kudus yang meraih capaian sebanyak 9 kali berturut-turut.
“Terima kasih, apresiasi atas capaian tersebut, ini merupakan buah dari kerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya berharap nantinya dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan lagi,” pesanya.(kin/lut)