JAKARTA, Lingkar.co – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengklaim, vaksin Covid-19 buatan Sinovac menimbulkan imunogenisitas atau kekebalan terhadap virus corona sampai 23 kali lipat.
Menurutnya, standar minimal vaksin akan meningkatkan kekebalan terhadap virus 4 kali lipat.
“Berdasarkan rata-rata hasil uji klinik di Bandung, itu naik sampai 23 kali. Sehingga bisa melindungi kita,” kata Penny dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).
Penny mengatakan, BPOM akan mengecek secara berkala tingkat kekebalan orang yang di vaksinasi. Menurutnya, ada kemungkinan tingkat kekebalan itu turun selama waktu berjalan.
Untuk sementara, kata Penny, penurunan tingkat kekebalan dari relawan uji klinis fase 3 vaksin Sinovac di Bandung tak signifikan. Selama 3 bulan uji klinis, jumlah orang yang tak lagi punya imunogenisitas 4 kali lipat hanya berkurang 0,4 persen.
BPOM juga berkaca pada hasil uji klinis fase 1 dan 2 Sinovac di China. Hingga 6 bulan pascavaksinasi, masih ada 80 persen relawan yang punya kekebalan minimal 4 kali lipat.
“Kita tunggu sampai nanti Maret 6 bulan (pascavaksinasi di Bandung), berapa persen. Kalau berdasarkan fase 1-2 di China masih 80 persen, jadi masih bagus, masih tinggi,” ujarnya.
Baca Juga:
Vaksinasi Merdeka Candi Dimulakan, Polres Temanggung Target 4.000 Warga per Hari
Menghentikan Vaksinasi Jika Ada Efek Samping
Di sisi lain, Penny menyatakan pihaknya memiliki kewenangan menghentikan vaksinasi Covid-19 jika ada efek samping yang membahayakan masyarakat. Penghentian vaksinasi ini di lakukan setelah BPOM menggelar investigasi.
“Dalam proses investigasi tersebut, bisa juga vaksinasi terhentikan dulu apabila memang ada indikasi. Selama investigasi, berhentikan dulu vaksinasinya,” kata Penny.
Menurut Penny, keputusan menghentikan vaksinasi tak dilakukan sembarangan. BPOM harus menerima laporan terlebih dahulu dari Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Korda KIPI) soal efek samping membahayakan.
Kemudian laporan itu akan diteliti secara mendalam oleh para ahli. Jika ada indikasi efek samping membahayakan berasal dari produk vaksin, investigasi baru bisa tergelar. Penny menambahkan BPOM bisa menjatuhkan sanksi paling berat jika investigasi membuktikan ada kesalahan dalam produk vaksin.
“Apabila ditemukan, ya bisa ada penarikan, sampai paling beratnya sekali ya penarikan emergency use of authorization (izin penggunaan darurat),” ujarnya.
Meski begitu, Penny optimistis vaksin produksi Sinovac tidak akan menimbulkan efek berbahaya. Menurutnya, hasil uji klinis fase 3 di Bandung mengungkap tak ada KIPI tingkat berat yang di alami para relawan vaksin.
“Berdasarkan data-data keamanan yang ada, fase 1, 2, dan 3, dengan tiga bulan ini, seharusnya tidak ada terjadi yang worst case situation,” ujarnya.
Pemerintah sudah mulai vaksinasi Covid-19 sejak Rabu (13/1). Presiden Joko Widodo menjadi orang Indonesia pertama yang di suntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac, perusahaan asal China. Mulai kemarin, sejumlah kepala daerah dan tenaga kesehatan juga di suntik vaksin Covid-19. Pemerintah sendiri sudah memiliki sekitar 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac dan sudah terdistribusi ke sejumlah daerah. (ant/one/aji)