Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 dari BPOM Belum Keluar

JAKARTA – Hingga saat ini izin penggunaan darurat (emergency use authorization atau EUA) vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum keluar. Karena itu, pemerintah belum bisa melaksanakan vaksinasi secara masal meskipun vaksin sudah mulai didistribusikan ke penjuru Indonesia.

Presiden Joko Widodo menegaskan hari vaksinasi COVID-19 perdana di Indonesia akan menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Pertanyaannya, vaksinasi-nya kapan? Kalau bertanya seperti itu saya jawab, minggu depan. Harinya apa? Menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM, itu tahapan itu harus kita lalu,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (8/1/2021).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada sekitar 60 orang pelaku usaha mikro dan kecil. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM ya kita belum bisa vaksinasi. Saya tidak tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa, tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu bisa segera dikeluarkan BPOM sehingga nanti yang pertama disuntik itu saya,” tutur Presiden menjelaskan.

EUA baru dikeluarkan BPOM bila vaksin harus memiliki tiga syarat utama yaitu aman, jaminan mutu, dan khasiat atau kemanjuran (efficacy). Sejauh ini, Sinovac baru dinyatakan aman dan terjamin mutunya lewat hasil uji klinis fase 1 dan 2.

“Suntik vaksinasi itu seperti apa sih? Kalau ibu-ibu antar bayinya imunisasi ya seperti itu, sama seperti itu, jangan dibayangkan yang enggak-enggak,” ucap Presiden menegaskan.

Presiden Jokowi mengatakan harus ada sekitar 70 persen penduduk Indonesia yang mendapat vaksin COVID-19 untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

“Sehingga kita harapkan jangan ada yang tidak mau divaksin, semua 70 persen penduduk itu mau divaksin. Yang hadir di sini ada yang tidak mau divaksin? Ada?” tanya Presiden.(ara/lut)