Lingkar.co – Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana memaparkan, pertumbuhan ekonomi menguat menjadi 5,26% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,11%. Sejalan dengan perkembangan itu, penurunan angka kemiskinan sebesar 1,43%, dari tahun sebelumnya menjadi 13,78%.
Capaian signifikan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Akhir Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Slamet SM, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta 29 anggota dewan, sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD ini menjadi momentum penting evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Selain bupati, hadir pula jajaran Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Sejalan pula dengan penurunan angka dan pertumbuhan ekonomi, laporan indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masuk dalam kategori status ‘Tinggi’
Sementara pendapatan daerah terealisasi sebesar 98,39% dari target Rp2,29 triliun.
Tak hanya itu, stunting mengalami penurunan prevalensi yang menjadi modal penting persiapan generasi penerus.
Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi saat ini mencapai indeks 86,9 (naik 3,01 poin).
“Alhamdulillah, hasil capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran daerah tahun 2025 sebagian besar menunjukkan tren positif. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergitas luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD,” ujar dr. Amalia Desiana dalam siaran persnya, Sabtu (28/3/2026).
Meski banyak capaian positif, dr Amalia memberikan catatan khusus terkait kebencanaan. Ia meminta dukungan penuh dari legislatif untuk memprioritaskan anggaran perubahan tahun 2026 pada sektor penanggulangan bencana.
Saat ini tercatat ada sedikitnya 64 rumah di beberapa wilayah seperti Pagedongan dan Pagetan yang mendesak untuk segera direlokasi karena kondisi hunian yang sudah memprihatinkan.
“Kami mohon bantuan rekan-rekan DPRD agar pada perubahan 2026, percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bisa segera terealisasi,” pintanya.
Sementara, Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM menyatakan bahwa laporan ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Sesuai aturan, kata dia, DPRD akan memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah penyerahan untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Suasana rapat yang bertepatan dengan momentum pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah ini juga diwarnai dengan saling memaafkan antarpimpinan daerah.
“Di momentum yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru untuk membangun Banjarnegara yang lebih maju dan sejahtera,” katanya. (*)
