Perjalanan Aktivis PMII, Mulai Perjuangkan Pendidikan dari Bawah Hingga ke Kursi DPRD Jawa Tengah - Kabar Politik Terkini dan Terpercaya Indonesia

Lingkar.co – Perjalanan aktivis mahasiswa memang unik, Muhammad Naryoko salah satunya. Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng ini memulai merintis karir politiknya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Namun, perjalanan panjang karir Naryoko dimulai dengan menjadi seorang guru di salah satu sekolah yang berideologi Aswaja model Nahdlatul Ulama (NU). Sekolah itu bernama SMP Tahfidz Roudlotul Qur’an Demak. Di sana, ia sudah berposisi sebagai Kepala Sekolah pada tahun 2022 hingga 2027 mendatang. Sebagai guru, ia menjalani profesi ini untuk mengabdi.

Selain guru, Naryoko juga merupakan seorang pengusaha yang berhasil mendirikan perusahaan bernama CV Karya Muda Nusantara sebagai direktur dan Ndoro Kakung Group sebagai owner.

Uniknya lagi, pria yang aktif di Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini terpilih menjadi Anggota DPRD Jateng pada Pemilu 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng 9 yang meliputi Brebes, Tegal, Kota Tegal melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Naryoko pernah menjadi Ketua Komisariat PMII Komisariat IAIN (UIN,-sekarang) Walisongo Semarang periode 2009-2010. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, ia mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kedua, ia mendorong warga Jawa Tengah untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan.

Dengan peran dirinya sebagai pendidik, pengusaha, aktivis, dan juga politisi, Naryoko berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Selaku Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Naryoko mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera membuka kembali mekanisme bantuan hibah kepada lembaga keagamaan, khususnya madrasah dan pesantren, yang saat ini tidak tersedia dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi.

“Kami menilai bahwa penghapusan mekanisme hibah ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta wajib difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Naryoko, Rabu (28/5/2025).

Lebih lanjut, mantan pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Demak ini menyoroti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren, yang mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan/atau dukungan kepada pesantren.

“Perda ini harus dijalankan secara konsisten, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran hibah,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng ini menyatakan bahwa Fraksi PPP juga menyatakan komitmennya untuk mengawal Program Prioritas Pesantren Obah, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pendidikan berbasis keagamaan di Jawa Tengah.

“Kami akan memastikan agar implementasi program ini berjalan dengan baik, termasuk realisasi beasiswa santri dan peningkatan anggaran operasional bagi pesantren,” imbuhnya.

Saat ini, sistem pengajuan hibah melalui SIPD diketahui belum dibuka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini, berupaya meniadakan skema hibah bagi pesantren pada tahun anggaran 2026.

Dukung Program BOSDa

Naryoko tetap mendukung program inovatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin di sekolah swasta melalui skema dana BOSDa.

Program yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 ini menjadi yang pertama di Indonesia dan menyasar 5.004 siswa kurang mampu di 139 sekolah swasta yang ditunjuk, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK.

“Kami dari Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan jajaran Dinas Pendidikan atas terobosan luar biasa ini. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal keadilan sosial dan masa depan anak-anak kita yang lebih baik, terutama dari kalangan kurang mampu, ujar Muhammad Naryoko.

Ia menilai, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, DPRD, dan pihak swasta, hal tersebut sangat mungkin dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Ke depan, kami berharap seluruh SMA/SMK swasta di Jawa Tengah dapat menjadi bagian dari kemitraan ini. Kita ingin semua anak dari keluarga tidak mampu, di kota maupun pelosok desa, mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama tanpa beban biaya,” tegasnya.

Riwayat Hidup

Nama: Muhammad Naryoko
Tempat Lahir : Demak
Usia : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Demak
Pendidikan : SMA Ma’arif Karangawen 2003 2006, UIN Walisongo Semarang 2006-2012
Riwayat Pekerjaan : Kepala Sekolah SMP Tahfidz Roudlotul Qur’an, Direktur CV Karya Muda Nusantara, Owner Ndoro Kakung Group
Organisasi :