Lingkar.co – Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) akan menggelar rapat pleno dengan agenda merespons isu-isu aktual dan strategis yang meresahkan masyarakat.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng KH Abdul Ghaffar Razin (Gus Rozin) mengatakan rapat pleno dijadwalkan pada Sabtu (22/3/2025). Rapat yang akan digelar di aula Gedung PWNU Jateng lantai III bakal diikuti jajaran pengurus syuriah dan tanfidziyah, serta mustasyar, para ketua lembaga dan badan otonom NU.
“Isu-isu strategis dan kebijakan publik tersebut, antara lain tentang pandangan PWNU Jateng terhadap praktik praktik koruptif dan manipulatif tentang produk atau komoditas yang merugikan umat atau masyarakat,” kata Gus Rozin yang juga pengasuh pesantren Maslakul Huda Kajen Pati di Semarang, Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, PWNU Jateng juga akan menyampaikan pandangan terhadap keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah dengan tidak diberlakukannya kebijakan lima hari sekolah di Jateng dan tentang himbauan dalam perayaan idul Fitri tahun 2025.
Jam’iyyah NU, lanjutnya, sebagai organisasi sosial keagamaan yang punya watak social society memiliki concern terhadap masalah sosial ekonomi, terutama terhadap bahan pokok umat. Seperti, minyak goreng, bahan bakar minyak, elpiji, pupuk dan kebutuhan dasar lainnya.
Baca Juga : Efisiensi Anggaran, Ratusan Non-ASN RSUD Soewondo Pati Terancam Kena PHK
Dia menambahkan, hari-hari ini kebutuhan pokok tersebut mengalami carut marut sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama umat di akar rumput.
Apa yang kita tonton, ujarnya , juga yang kita lihat dan kita rasakan akhir akhir ini perlu direspon secara objektif, komprehensif dan tegas. Praktik penimbunan komoditas, pengoplosan BBM, pengurangan takaran atau volume dan sebagainya merupakan pelanggaran terhadap hak hak dasar umat.
Para pelakunya atau para pemainnya mencari kekayaan secara membabi buta. Akibatnya, hidup umat semakin lebih sulit dan berat, penderitaan semakin meningkat dan gap sosial semakin lebar.
Dikatakan, praktik pengoplosan komoditas, pengurangan takaran dan sejenisnya juga sebagai bentuk penghianatan terhadap amanat rakyat. Sangat disayangkan, pada saat umat sedang dalam banyak kesulitan dan pemerintah sedang berikhtiar meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan, pada saat yang sama ada oknum atau pemain yang melakukan korupsi dan kolusi dengan angka yang sangat fantastis.
Maka, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat, PWNU Jateng akan merespon hal hal tersebut melalui pembahasan bersama dengan maksud sikap yang diambil diambil merupakan sikap organisasi dan dipertanggungjawabkan secara organisasi pula. Karena itu kehadiran para kiai akan memberikan masukan yang objektif dan konstruktif.
“Alhamdulillah, banyak kader dan pengurus PWNU Jateng yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan publik, sehingga bentuk respon PWNU didasarkan pada realitas dan spirit membangun,” tuturnya.
Tentang Idul Fitri tahun ini PWNU Jateng mendorong diadakannya posko posko yang melayani, mendampingi dan mengedukasi para pemudik. Juga menghimbau kepada para pemudik untuk mentaati aturan, sehingga tercipta ketertiban, keagamaan dan kenyamanan.
“Seperti biasanya, NU dan badan otonom serta lembaga-lembaga NU mendirikan posko lebaran yang tersebar di seluruh Jawa Tengah,” ujarnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat