Lingkar.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, DPRD, serta TNI-Polri di ruang rapat paripurna DPRD Rembang, Senin (1/9/2025).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan pertanyaan terkait isu-isu daerah. Mulai dari kebijakan insentif pajak bagi pejabat, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), progres pembangunan 150 hari kerja, hingga transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menanggapi hal itu, Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberlakukan pemerintah daerah telah sesuai dengan regulasi.
“Kebijakan insentif pajak sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi,” jelasnya.
Soal PBB-P2, Harno memastikan selama masa kepemimpinannya tidak pernah ada kenaikan tarif. Jika terdapat penambahan pajak, kata dia, hal itu biasanya dipicu perubahan objek pajak, misalnya lahan kosong yang kemudian dibangun rumah atau usaha.
“Secara prinsip tidak ada kenaikan. Kalau ada warga yang merasa keberatan, bisa langsung dikomunikasikan dengan BPPKAD,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Harno juga memaparkan progres pembangunan sejak Maret–Agustus 2025. Salah satunya perbaikan jalan rusak yang terus dikebut.
Ia menyebut, pada Perubahan Anggaran 2025, Pemkab Rembang memperoleh tambahan Rp100 miliar untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Anggaran ini akan dipakai untuk iuran BPJS Kesehatan, pelunasan tunjangan guru dan insentif tenaga kesehatan, pembangunan Pasar Hewan Pamotan, pemasangan LPJU, perbaikan jalan, sekolah, hingga pembangunan embung. Progresnya akan terlihat hingga Desember nanti,” paparnya.
Terkait BUMD, Harno menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi ketat agar seluruh perusahaan daerah bisa sehat secara finansial pada 2026.
“Kalau masih ada yang tidak sehat, dalam setahun direksinya akan saya evaluasi. Contohnya PDAM, saya akan turun langsung karena kontribusinya masih belum optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PMII Rembang, Zubairul Kamal, mengapresiasi keterbukaan Bupati Harno dalam menjawab pertanyaan mahasiswa.
“Kami siap mengawal jalannya pembangunan hingga akhir tahun,” ujarnya.
Pemkab Rembang berharap audiensi ini dapat menjadi ruang diskusi sekaligus wujud keterbukaan pemerintah daerah bersama DPRD serta aparat TNI-Polri dalam menyikapi isu-isu publik. (*)
