SEMARANG, Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, minta semua pihak pastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan dengan baik.
“Tak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD saja, tapi juga bantuan-bantuan dari sumber lain juga harus tersalurkan,” ujar Ganjar Pranowo, Rabu (21/7/2021).
Saat ini pemerintah telah memperanjang PPKM Darurat, denga mengganti istilah menjadi PPKM Level 4, hingga 25 Juli2 2021.
Diakuinya, banyak warga terdampak secara ekonomi dari kebijakan tersebut. Sehingga, bantuan sosial harus tersalurkan dengan tepat sebagai upaya meringankan beban warga.
Ganjar meminta, seluruh Bupati/Walikota memastikan bansos segera tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sumber lain seperti CSR, Baznas dan lainnya juga harus terpantau agar tersalurkan dengan tepat.
“Kita punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM. Ayo laksanakan. Pastikan bantuan dari pusat, dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota keluar hari ini,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan. Hal itu untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran.
“Presiden sudah memerintahkan, bansosnya sampai apa tidak, untuk PKL ada apa tidak. Maka tadi saya langsung rapat dengan teman-teman untuk memastikan itu,” ujarnya.
“Kami petakan dari pusat, bansosnya dikeluarkan. Kami juga minta tembusan agar bisa kami pastikan pelaksanaannya pada bawah,” jelasnya lagi.
Baca Juga:
Gubernur Jatim Minta Maaf Soal Penanganan Covid-19
Selain memastikan bantuan pusat tepat sasaran, Pemprov Jateng juga akan memastikan bansos dari APBD Provinsi tersalurkan.
“Bantuan untuk sektor pertanian, nelayan, industri kecil menengah, jaminan sosial yang reguler sekarang kita keluarkan. Sehingga, kalau masyarakat bisa bertahan sampai tanggal 25 dan mereka taat, betul-betul bantuannya diterima,” ucapnya.
BUKAN PPKM Darurat, TAPI PPKM LEVEL 4
Terkait perpanjangan PPKM Darurat, Ganjar mengatakan pelaksanaannya sudah ada petunjuk dari pusat. Sekarang namanya bukan PPKM Darurat, melainkan leveling mulai 3-4.
“Dari Kemendagri sudah keluar levelnya, mana level 3 dan 4. Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi waktu yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Sama ketentuan terkait pedagang kecil Presiden sudah bicara ada pelonggaran,” jelasnya.
Pemda, lanjut Ganjar, diberikan keleluasaan untuk mengatur. Meski tak semua daerah di Jateng masuk level 4, Namun, Ganjar meminta, semua daerah melakukan hal yang sama.
“Kalau tidak, nanti muncul problem di daerah perbatasan. Khusus untuk Jateng, nanti kita akan bicarakan dengan Bupati/Wali Kota sebaiknya kita lakukan yang sama. Saya mendorong semuanya call tinggi saja, semua sama. Lebih baik kita menahan diri dulu agar bisa mengendalikan,” ucapnya.
Pemetaan level lanjut Ganjar, memang tidak sama dengan pemetaan zona. Namun intinya, datanya hampir sama.
“Sekarang tidak usah berdebat dengan data. Yang ada dilaksanakan. Justru asumsinya yang harus dibangun, semua levelnya tinggi, semua levelnya merah. Agar kita berhati-hati. Karena begitu kendor dan kita lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali,” pungkasnya. *
Penulis : Dinda Rahmasari Tunggal Sukma
Editor : M. Rain Daling
