Lingkar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengungkapkan, pihaknya menyayangkan usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis sekolah dan pesantren terkendala dengan aturan dari pemerintah pusat
Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan mendukung peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pesantren oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Menurut Sumarno, Jawa Tengah sudah mengusulkan program MBG berbasis di sekolah, sehingga melibatkan kantin. Sedangkan MBG di pondok juga melibatkan pesantren yang sudah terbiasa melayani kebutuhan makanan untuk santri.
Untuk itu dirinya menyayangkan ketentuan dari pusat, yakni SPPG harus dapat melayani 3.000-3.500 paket makan anak, sedangkan basis sekolah jumlahnya tidak dapat memenuhi angka tersebut.
“Kalau untuk pesantren sudah dilaunching tentu kita support. Untuk sekolah kami inginnya melibatkan kantin, sayangnya pemerintah pusat menginginkan SPPG harus bisa melayani 3.000-3.500 paket MBG,” kata Sekda usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung DPRD Jateng, Selasa (27/05/2025).
Ia menjelaskan, keinginan Jateng untuk melibatkan kantin, salah satunya karena sudah melaksanakan kantin sehat di tingkat SMA. Sejatinya ia berharap adanya program MBG dapat mengoptimalkan peran kantin dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Ia melanjutkan, Pemprov diminta membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam akselerasi MBG dalam hal koordinasi dan penyediaan lokasi. Pemprov juga mengupayakan agar daerah yang berada di wilayah pinggiran juga menjadi fokus pelaksanaan MBG.
“Pak Gub (Gubernur Jateng,-red) sudah membentuk Satgas MBG dan akselerasi MBG, provinsi dalam hal ini fasilitasi kaitannya dengan lokasi,” kata Sekda.
Diwartakan sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, sudah meluncurkan 1000 SPPG Pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur. Seribu SPPG pesantren itu diharapkan dapat melayani program Makan Bergizi Gratis untuk tiga juta santri.
“Seribu dapur MBG ini manfaatnya luas sekali. Satu dapur akan melayani tiga ribu santri, artinya seribu dapur MBG untuk tiga juta santri,” kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Sementara, Badan Gizi Nasional sudah melakukan pertemuan dengan Sekda se-Jateng pada 17 April 2025 di Wisma Perdamaian. Pemprov meminta dukungan percepatan pelaksanaan MBG melalui penyediaan lahan ataupun pembangunan SPPG. Pertemuan dipimpin Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng Taj Yasin Maemoen yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko dan menghadirkan Staf Khusus Badan Gizi Nasional Redy Hendra Gunawan.
Berdasarkan hasil ratas, kata Redy, diputuskan setiap kabupaten/kota akan dibangun tiga unit SPPG dengan pendanaan yang melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal, dan APBN untuk biaya operasional.
“Program MBG ini akan mendukung perekonomian di daerah karena akan ada pemenuhan bahan baku untuk dapur SPPG mensyaratkan pembelian melalui BUMDes, koperasi atau UMKM dan dilarang menggunakan PT,” terang Redy pada pertemuan itu.
Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan ada 21 aset milik pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Terdiri dari satu asset milik BUMD dan 20 asset Pemprov. Berupa 12 bangunan dan delapan bidang tanah. “Pemprov juga membawahi 34 SMK yang memiliki jurusan tata boga,” imbuhnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
