Lingkar.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada Jumat (1/3/2024). Mereka menuntut supaya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024 dapat diusut tuntas.
Dalam unjuk rasa itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mereka ingin agar hak angket yang digaungkan oleh rakyat segera direalisasikan.
Kedua, massa merasa kecewa dengan sikap presiden Jokowi yang diduga turut campur pada Pemilu kemarin. Dan ketiga, massa mendesak agar harga sembako terutama beras bisa segera distabilkan.
Koordinator aksi, Sumadi dalam orasinya menyampaikan keresahannya atas dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berharap DPRD Pati dapat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat.
Pihaknya menilai Presiden Joko Widodo telah ikut campur dalam memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya, karena dirasa telah mencederai kehidupan demokrasi.
“Turunkan hak angket, jangan mau dipolitisi bansos supaya kekuasaan langgeng. Bongkar semua, kami tolak dinasti tirani,” ungkapnya.
Pihaknya juga menilai bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan selama masa kampanye memiliki nuansa politik.
Di sisi lain, menurutnya bansos yang disalurkan juga membuat harga beras melambung tinggi.
Sehingga dalam hal ini, katanya, rakyatlah yang menjadi korban atas upaya Jokowi untuk memuluskan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pemilu 2024.
“Saat ini harga mahal semuanya. Jangan mau dibodohi. Bansos yang diberikan juga dari uang rakyat yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang,” ujarnya. (*)
Penulis: Miftahus Salam
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
