Lingkar.co – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati kembali berlangsung panas pada Kamis (4/9/2025). Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo, Torang Manurung, memilih walk out (WO) dari forum pembahasan.
Usai meninggalkan ruang rapat, Manurung sempat dikejar wartawan untuk dimintai keterangan terkait alasannya keluar. Namun, ia tidak memberikan jawaban. Beberapa wartawan bahkan mengaku didorong oleh orang yang diduga merupakan pengawal Manurung.
Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menjelaskan bahwa rapat kali ini merupakan kelanjutan pembahasan yang sebelumnya sempat diskors. Salah satu agenda utamanya adalah mengonfirmasi soal keabsahan Dewas.
“Beliau sudah menjawab tidak ada masalah soal keabsahan. Namun, diskusi berkembang ke isu lain yang lebih krusial,” kata Teguh.
Menurutnya, Pansus menyoroti dugaan ketidakpahaman Ketua Dewas terkait tugas dan tanggung jawabnya. Saat ditanya langsung mengenai peran utama Dewas—yakni mengawasi kinerja rumah sakit dari sisi pelayanan, masyarakat, hingga keuangan—jawaban yang diberikan dianggap tidak memuaskan.
“Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Situasi rapat makin memanas setelah terungkap adanya dugaan konflik kepentingan. Pansus menemukan bahwa istri Ketua Dewas terlibat sebagai pemasok kebutuhan pokok rumah sakit, mulai dari telur hingga sayur-mayur, melalui perusahaan miliknya (CV).
“Temuan ini menimbulkan kecurigaan adanya nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan,” ungkap Teguh.
Ia menilai kebijakan yang diterbitkan Ketua Dewas, khususnya terkait pengadaan, rawan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Hal itu dinilai mencederai tata kelola rumah sakit sebagai institusi publik.
“Ini catatan buruk yang harus diketahui masyarakat Pati, bahkan masyarakat Indonesia, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di fasilitas kesehatan publik,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus akan menggelar rapat tertutup untuk membahas rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Pati. Meski begitu, Teguh menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga transparansi.
“Ada hal-hal yang belum bisa kami buka di forum publik, namun kami pastikan proses ini akan ditangani secara serius,” pungkasnya. (*)