Rembang Belum Masuk Daftar Sekolah Rakyat Tahap Pertama, Ini Penyebabnya

Kepala Dinsos PPKB Rembang, Prapto Raharjo. Foto: Istimewa.

Lingkar.co – Kabupaten Rembang belum berhasil masuk dalam daftar 100 daerah rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyebab utama adalah kendala teknis, terutama soal fasilitas dan bangunan yang belum memenuhi standar kementerian.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Rembang, Prapto Raharjo, menjelaskan bahwa daerah yang lolos biasanya sudah memiliki fasilitas milik kementerian, seperti balai rehabilitasi sosial atau panti asuhan. Ada juga yang menggunakan aset milik pemerintah daerah, asalkan bangunannya memenuhi syarat luas dan kelayakan.

“100 Sekolah Rakyat tahap pertama itu pakai fasilitas milik kementerian, seperti balai atau panti. Ada juga yang dari pemda, asal bangunannya memenuhi syarat dan tinggal direhab saja,” ujar Prapto, Rabu (9/7/2025).

Pemkab Rembang sudah mengusulkan penggunaan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Namun, hasil survei dari Sentra Margo Laras Pati Kemensos menyatakan bangunan BLK belum layak digunakan. Banyak kerusakan, luas bangunan kurang memadai, dan tidak ada fasilitas asrama.

“Banyak bangunan yang rusak, dan luasnya juga kurang. Selain itu, tidak ada bangunan yang bisa dipakai sebagai asrama. Jadi, BLK Rembang belum memenuhi syarat,” tambah Prapto.

Rembang bukan satu-satunya daerah yang gagal lolos tahap awal. Beberapa daerah lain juga mengalami kendala teknis, seperti kontur tanah yang miring atau lokasi di atas lahan gambut yang memerlukan waktu pemadatan lama.

“Beberapa daerah lain juga belum disetujui karena topografinya miring, apalagi di luar Jawa. Ada juga yang lahannya gambut, jadi butuh pemadatan yang lama,” jelas Prapto.

Meski belum lolos tahap pertama, Pemkab Rembang tetap berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat dan menunggu pembukaan pendaftaran tahap kedua dari Kementerian Sosial.

“Kita masih menunggu info dari kementerian. Mereka saat ini masih fokus menyelesaikan tahap pertama. Rencananya setiap tahun akan dibangun 100 Sekolah Rakyat. Jadi, yang belum lolos masih punya kesempatan,” pungkasnya. (*)