Lingkar.co — Aktivitas di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kian semrawut. Ribuan kapal nelayan dilaporkan menumpuk tanpa penataan yang jelas, menyebabkan kepadatan parah dan mengganggu nelayan yang hendak melaut. Kondisi ini berdampak langsung pada mata pencaharian mereka.
Berdasarkan video yang beredar di akun Instagram @vlogwargajkt, terlihat sekitar 2.500 kapal nelayan bertumpuk di area pelabuhan. Tokoh masyarakat nelayan Muara Angke, James Wiling, mengatakan keluhan soal kepadatan ini sebenarnya sudah lama disampaikan, namun belum mendapat penanganan serius dari pihak terkait.
Menurut James, nelayan telah berulang kali mengingatkan pengelola pelabuhan sejak beberapa bulan terakhir karena jumlah kapal terus bertambah. Namun hingga kini, situasi tersebut masih dibiarkan tanpa solusi konkret.
“Keluhan kami sebenarnya sederhana, tapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Padahal dari bulan-bulan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa jumlah kapal semakin banyak dan perlu ditata,” ujar James di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Tak hanya menghambat aktivitas melaut, penumpukan kapal juga memicu kekhawatiran akan potensi kebakaran. James menyinggung insiden kebakaran kapal yang pernah terjadi di Muara Baru sebagai ancaman nyata jika kondisi ini terus dibiarkan.
“Kalau kapal menumpuk seperti ini, risikonya besar. Di Muara Baru saja sempat terjadi kebakaran. Di Muara Angke totalnya ada 2.500 kapal, kalau terjadi sesuatu kami mau menyelamatkan diri ke mana,” katanya.
Ia menjelaskan, kepadatan di Pelabuhan Muara Angke sudah berlangsung sejak November 2025. Karena itu, James berharap Pramono Anung turun tangan untuk menuntaskan persoalan ini, terlebih isu nelayan berkaitan erat dengan program prioritas ketahanan pangan nasional.
“Kami berharap Pak Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di DKI bisa membantu kami. Banyak kapal yang seharusnya berangkat ke laut justru terhambat karena kemacetan di pelabuhan,” ujarnya.
James menambahkan, aktivitas keluar-masuk kapal di Pelabuhan Muara Angke setiap hari bisa mencapai 50 hingga 100 kapal. Dengan kondisi yang sangat padat, gesekan antar badan kapal kerap terjadi dan berisiko merusak armada nelayan.
Meski aparat kepolisian dan petugas kamtibmas rutin berpatroli—terutama pada malam hari—James menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan.
“Ada nelayan yang sudah dua minggu, bahkan 10 hari tidak bisa melaut. Dampak ekonominya sangat besar. Pangan itu kan jadi perhatian Presiden, tapi kondisi nelayan seperti ini justru dibiarkan. Kami berharap Pak Gubernur bisa mendengar dan segera bertindak,” pungkasnya.
Penulis: Putri Septina
Editor: Miftah