BANDUNG, Lingkar.co – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengaku prihatin atas penetapan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai salah satu tersangka korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di kabupaten setempat.
“Pertama saya sangat prihatin, terlebih ini terkait dengan bansos COVID-19,” kata Gubernur Ridwan Kamil seusai menghadiri acara Karya Kreatif Jabar 2021 dan Pekan Kerajinan Jabar “UKM Jabar Paten” dalam rangka Kampanye Gernas BBI bersama Menteri KUKM di Kota Bandung, Sabtu (3/4/2021).
Baca Juga:
KPK Periksa Sekda KBB hingga Kepala BPKD
Dugaan tindak pidana korupsi tersebut sangat tidak terpuji. Apalagi terjadi di saat elemen pemerintah dan masyarakat tengah berjuang melawan pandemik COVID-19. Bahkan, beberapa waktu lalu ada pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan KPK dalam pencegahan korupsi.
“Sudah kami ingatkan terkait praktik yang berurusan dengan konflik kepentingan. Saya tidak mau terlalu dalam karena materi-nya kan ada di KPK. Saya juga kurang paham bagaimananya tapi mudah-mudahan situasi bisa lebih terkendali,” tutur Kang Emil.
Kang Emil: Kepala Daerah Jangan Sampai Urusi Hal Teknis
Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat agar fokus dalam penanganan COVID-19 secara manajemen. Khususnya di sektor ekonomi harus bisa segera membaik.
Ia menuturkan jangan sampai ada kepala daerah yang tergoda dan ikut-ikutan turun sampai ke ranah teknis dalam penggunaan anggaran.
“Nanti akhirnya terpeleset dan akhirnya salah keputusan, itu yang terjadi. Harusnya fokus di tataran kebijakan saja, pada saat terlalu ke teknis maka di situlah terjadi satu atau dua pelanggaran,” ucap dia.
Baca Juga:
Kepala Daerah Se-Jabar Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi di Bandung Barat
Kang Emil memastikan bahwa sistem pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tidak akan terganggu meski bupati-nya tersangka. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tenang karena sistem perpolitikan di Indonesia sudah baik.
Sehingga ketika ada kepala daerah tersangkut kasus korupsi akan ada pihak yang menggantikan peran-nya. “Itu tidak mengurangi pelayanan publik, pengambilan keputusan,” ujarnya.(ara/lut)