BANDUNG, Lingkar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama 27 bupati/wali kota menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penandatanganan dalam Rakor Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini (16/3/2021).
Gubernur Ridwan Kami mengatakan, Pemprov Jabar berinisiatif mengundang seluruh bupati/wali kota untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
Mengawali tahun 2021, daerah perlu menyusun strategi pemberantasan korupsi. Terlebih ada delapan daerah yang bupati/wali kotanya baru terpilih hasil Pilkada Serentak 2020.
“Kami mengumpulkan semua kepala daerah sehubungan dengan selesainya pilkada. Sehingga banyak kepala daerah baru yang butuh penguatan terkait strategi pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, Pemdaprov Jabar memiliki dua tugas utama dalam otonomi daerah. Pertama, urusan internal provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, bertanggung jawab membina pemkab/pemkot pemilik wilayah.
Dalam pembinaan yang dilakukan atas asistensi KPK, sejauh ini ada pencapaian menggembirakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Jabar. Namun, tidak dipungkiri tak sedikit kasus korupsi terungkap di Jabar bahkan melibatkan kepala daerah.
“Ada pencapaian yang sudah dibimbing oleh KPK, tapi di sisi lain juga kasus-kasus masih ada,” ujar Ridwan Kamil.
Gubernur menuturkan, salah satu yang bupati/wali kota harus ketahui bahwa KPK bukan hanya menindak tapi juga mengedukasi dan mencegah korupsi. Edukasi dan pencegahan, menurutnya, harus terus berjalan di 27 kabupaten/ kota.
“Mudah-mudahan kami dan 27 daerah tahun ini lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal,” katanya.
Dengan begitu, masyarakat tetap percaya dan optimis bahwa sistem pemberantasan korupsi di Jabar semakin baik dari waktu ke waktu. “Media juga tolong beritakan pencapaian edukasi dan pencegahan ini, jangan hanya penindakan saja,” kata Ridwan Kamil.
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pemberantasan korupsi tanggung jawab bersama. Mulai aparatur pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat. “Semua harus andil dalam rangka pemberantasan korupsi,” katanya.(ara/lut)
