Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (4/2/2026).
Forum konsultasi publik ini menjadi tahapan awal penyusunan RKPD 2027 sekaligus ruang strategis untuk menyerap masukan para pemangku kepentingan, guna menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Chandra menjelaskan, rancangan awal RKPD 2027 masih diarahkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi aset daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Rancangan awal RKPD Tahun 2027 masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Chandra.
Menurutnya, penguatan infrastruktur tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga infrastruktur digital yang dinilai penting untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkab Pati, kata dia, mulai menginisiasi pemasangan jaringan internet gratis di ruang-ruang publik dan kawasan ekonomi rakyat.
“Untuk Alun-Alun Kembang Joyo, saya sudah menginformasikan kepada Kepala Dinas Kominfo untuk memasang Wi-Fi. Tidak hanya di sana, tapi juga Alun-Alun Pati dan lokasi-lokasi strategis UMKM agar masyarakat tertarik beraktivitas dan ekonomi bergerak,” jelasnya.
Selain pembangunan, Chandra juga menyinggung upaya penanganan kebencanaan yang terus diperkuat melalui peran kecamatan. Ia memastikan kondisi saat ini relatif terkendali, meski kewaspadaan tetap diperlukan mengingat curah hujan masih tinggi hingga beberapa bulan ke depan.
“Alhamdulillah saat ini sudah tidak ada warga yang mengungsi dan kondisi mulai surut. Namun masyarakat tetap harus waspada karena potensi hujan masih tinggi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menegaskan, forum ini menjadi ruang integrasi antara perencanaan top-down dan aspirasi masyarakat secara bottom-up, agar RKPD 2027 yang disusun benar-benar responsif, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun regional.
“Masukan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027,” pungkasnya. (*)
