Lingkar.co – Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD terus memperkuat komitmen dalam menanggulangi penyakit Tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Komisi D DPRD Kota Semarang kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan TBC. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah poin krusial menjadi perhatian, mulai dari deteksi dini hingga integrasi layanan antar sektor.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Siti Roika yang kerap disapa Ika, pada Senin, (16/06/2025) menyampaikan bahwa Raperda ini menitikberatkan pada empat aspek utama: pencegahan dan deteksi dini, pelaporan dan sistem informasi, pengobatan serta dukungan pasien, dan koordinasi lintas sektor.
“Yang pertama, kita dorong adanya upaya pencegahan dan deteksi dini melalui edukasi masyarakat serta screening aktif di fasilitas kesehatan, sekolah, lingkungan kerja, dan kawasan padat penduduk. Pelibatan tokoh masyarakat seperti RT/RW juga menjadi kunci,” ujar Ika saat diwawancarai.
Raperda ini juga mencakup sistem pelaporan dan informasi satu pintu yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat diakses publik serta stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan dan tim penanganan TB, agar proses evaluasi dan pemantauan kasus berjalan efektif.
Lebih lanjut, Siti Roika menegaskan pentingnya dukungan terhadap pasien TB. Mengingat proses pengobatan yang cukup panjang, pendampingan pasien menjadi hal krusial untuk memastikan kepatuhan minum obat selama enam bulan penuh, sesuai standar WHO.
“Kalau pasien sampai putus obat sebulan saja, itu harus ulang dari awal. Ini tentu merugikan banyak pihak, tidak hanya pasien, tapi juga fasilitas layanan kesehatan,” jelasnya.
Raperda ini juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperkim, hingga Dinas Pendidikan. Sektor swasta, LSM, dan komunitas juga diharapkan terlibat aktif dalam upaya penanggulangan TB secara kolaboratif. ***
