Lingkar.co – Kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan angka kemiskinan sampai nol persen. Atas dasar perintah itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategi nasional menuntaskan kemiskinan.
“Di Jawa Tengah kita akan mulai di 9 desa, target menengahnya 923 desa, ada tambahan dari Bappeda, jadi berjumlah 1.278 untuk 35 kabupaten. Jadi pada hari ini kita workshop, menyamakan konsep dan program, sampai sedetail-detailnya supaya program pemberdayaan segera berjalan dan masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri, bisa produktif,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono usai mengisi workshop Desa Sejahtera Mandiri di Gedung Serba Guna Tat Twam Asi Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putra Putri Magelang, Rabu (4/6/2025).
Ia menyebut sembilan desa di Jawa Tengah yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak dipilih menjadi lokasi pilot project Graduasi Bantuan Sosial tahun 2025. Adapun desa-desa tersebut adalah:
- Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo
- Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang
- Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes
- Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
- Desa Ngresrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal
- Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri
- Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
- Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang
- Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen
Agus Jabo menjelaskan, dalam penyaluran bansos semua mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSEN memuat nama, alamat, dan profil warga miskin di seluruh Indonesia. Berdasarkan data ini, lebih dari 52 persen warga miskin berada di Jawa, dengan konsentrasi tertinggi di empat provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.
“Perintah Pak Presiden harus selesai untuk miskin ekstrem di tahun 2026 dan miskin itu di tahun 2029 harus di bawah 5 persen. Tentunya Kemensos tidak bisa sendirian, harus bekerja sama,” kata Agus Jabo.
Dia katakan, hingga Mei 2025, sejumlah inisiatif kolaboratif telah berjalan di sembilan lokasi. Di antaranya, pelatihan anyaman dari bahan enceng gondok oleh Kemensos di Desa Kalisalak dan Pesodongan, pembangunan jamban sehat di Kalisalak oleh PT Bhimasena Prima Indonesia senilai Rp15 juta, serta pembuatan kandang kambing perah oleh BPR BKK Wonosobo di Desa Pesodongan senilai Rp30 juta.
Bahkan, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah juga melatih warga di Desa Kalisalak dan Pesodongan untuk pengolahan produk lokal dan pendampingan usaha. Kegiatan pemberdayaan pelatihan digital marketing dilaksanakan di Desa Ngresrep dan Gambuhan. Serta dukungan Dinas Sosial melatih pengolahan makanan di Desa Dimoro dan Desa Pesodongan.
Dinas Sosial Jawa Tengah Menyiapkan 65 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp1,3 miliar serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 105 penerima senilai Rp210 juta. Untuk mendukung tempat tinggal layak, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Perakim juga diberikan di tiga desa: Kalisalak, Pesodongan, Gambuhan, Dimoro dan Kepuhsari.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras memberikan apresiasi atas langkah Kemensos. “Ini ke depan menjadi suatu langkah yang baik, dan kita bersama-sama menurunkan angka kemiskinan,” kata Yudi.
Dengan target Presiden menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 3,17 juta orang (1,13 persen) menjadi nol persen pada 2026. Program pemberdayaan masyarakat berbasis data dan kolaborasi ini diharapkan menjadi jawaban untuk menuntaskan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan di Indonesia.(*)
