JAKARTA, Lingkar.co – Berdasarkan acuan organisasi kesehatan dunia (WHO), pemerintah kembali memasukkan data indikator kematian sebagai penilaian Asesmen Level PPKM.
Sejalan dengan itu, pemerintah terus melakukan perbaikan akurasi dan validasi data terkait pandemi Covid-19, serta berupaya menekan pertambahan angka kematian.
Dalam penetapan level PPKM suatu daerah, terdapat tiga indikator dasar, yaitu laju penularan, positivity rate, dan angka kematian.
Untuk memastikan penetapan PPKM secara optimal, pemerintah meningkatkan kualitas ketepatan data angka kematian Covid-19, terkait temuan distorsi pada data sebelumnya.
“Sesuai ketetapan WHO, indikator angka kematian menjadi acuan pemerintah dalam menetap level PPKM suatu daerah,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
“Seperti Bapak Menko Marves yang telah menyampaikan, perbaikan data kematian di beberapa wilayah sudah lebih baik,” sambungnya, dalam siaran pers, Selasa (24/8/2021).
Dia mengatakan, kasus-kasus kematian yang sebelumnya tidak terlaporkan, sekarang sudah banyak terlaporkan.
“Perbaikan dan peningkatan kualitas data, sebagai afirmasi komitmen pemerintah untuk memberikan pengawasan dan penanganan optimal pada perkembangan kasus Covid-19,” jelasnya.
Menteri Johnny mengatakan, bahwa berdasarkan perkiraan pemerintah, dalam beberapa hari kedepan kemungkinan besar akan kembali terjadi kenaikan tren data kasus konfirmasi dan juga kasus kematian.
Tren peningkatan ini karena akumulasi data kasus konfirmasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa Kabupaten/Kota.
Sementara itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan segera melakukan pengecekan dan intervensi di lapangan, khususnya daerah-daerah dengan tingkat angka kematian masih tinggi.
Kendati demikian, kata Menteri Johnny, secara umum laju kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan.
“Angka kematian di beberapa daerah masih memerlukan perhatian khusus,” ucapnya.
Baca Juga:
Warjono Minta Antisipasi Migrasi Eks LI
PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KEMATIAN
Menteri Jonny menyebut, salah satu penyebab tingginya angka kematian Covid-19, adalah keengganan masyarakat melakukan isolasi terpusat, dan memilih isolasi mandiri (isoman) di kediaman masing-masing.
Menurutnya, apabila tidak dengan pemantauan kesehatan secara ketat oleh petugas yang berwenang, isolasi mandiri mempertinggi risiko keterlambatan penanganan.
“Pada banyak kasus, terjadi perburukan ketika pasien positif melakukan isolasi mandiri, karena telat dibawa ke fasilitas kesehatan dan terlambat tertangani,” jelasnya.
Sementara kata dia, pada fasilitas isolasi terpusat, pasien berada dalam pengawasan tenaga kesehatan.
“Makanan bergizi, perlengkapan penunjang kesehatan juga tersedia, sehingga perawatan penyembuhan pasien dapat berjalan lebih baik,” kata Menteri Johnny.
Pemerintah menegaskan akan terus mendorong pemanfaatan unit-unit isolasi terpusat, terutama pada daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus.
Upaya tersebut kata dia, dengan pembentukan satgas khusus yang bertugas menjemput pasien isoman, untuk dibawa ke isolasi terpusat, mencegah perburukan kondisi kesehatan.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas isolasi terpusat untuk memaksimalkan penanganan pandemi Covid-19.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong penggunaan kapal Pelni sebagai tambahan fasilitas isolasi terpusat pada daerah tertentu.
“Pemerintah terus mengimbau dan mengajak masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 agar segera masuk ke dalam pusat-pusat isolasi,” kata Menteri Johnny.
“Pada isolasi terpusat disediakan jaminan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan makanan secara cuma-Cuma,” sambungnya.
Menurut Menteri Johnny, selain mengoptimalkan kesembuhan pasien dan menekan risiko kematian, masuk ke pusat isolasi juga dapat memutus laju penularan.
“Dengan masuk ke pusat isolasi, pasien Covid-19 terlindungi, sampai sehat kembali,” pungkasnya.*
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling