Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang siap merealisaikan program Sekolah Rakyat di wilayahnya. Bahkan, Pemkab Rembang sudah menyiapkan lahan, yang sudah ditinjau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Sutrisno. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Rembang sudah menyiapkan lahan di sebelah utara Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sulang untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Lahan yang disiapkan di sebelah utara Kantor BPP Kecamatan Sulang. Lahan tersebut juga sudah ditinjau oleh Kementerian PUPR dan perwakilan Provinsi Jateng,” ujarnya, kemarin.
Sutrisno menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) mengusulkan pembukaan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing jenjang direncanakan memiliki dua rombongan belajar (rombel).
“Untuk sekolah rakyat, kami usulkan masing-masing jenjang dua rombel,” jelasnya.
Ia mengatakan satu rombel terdiri atas 25 anak. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Rembang diproyeksikan dapat menampung total 150 anak.
Terkait ketersediaan guru, tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah, Sutrisno menyebut hal tersebut masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa sudah ada informasi mengenai rencana seleksi pengisian jabatan kepala sekolah oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) serta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.
“Namun, hingga saat ini kami di Rembang belum menerima surat resmi terkait pengisian jabatan Kepala Sekolah Rakyat. Informasi yang kami dapat hanya berupa share-an dari rekan-rekan kepala dinas di daerah lain di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Seleksi kepala sekolah umumnya dilakukan melalui sistem aplikasi. Dalam sistem tersebut akan muncul nama-nama guru yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai kepala sekolah, yang selanjutnya diajukan ke pemerintah daerah.
Ia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurut informasi terbaru dari Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, kemungkinan juga akan melibatkan partisipasi pihak swasta.
Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan inklusif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini bersifat gratis dan berkonsep asrama, serta diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. (*)
Penulis: Miftah