Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memastikan kesiapan menghadapi momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan, mulai dari pengendalian harga bahan pokok, pengamanan aktivitas masyarakat, hingga pengaturan lalu lintas untuk menjaga situasi kota tetap aman, nyaman, dan kondusif.
Wali Kota A Afzan Arslan Djunaid mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk meminimalisir potensi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang dan selama libur Nataru. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pelaksanaan operasi pasar melalui dinas terkait apabila diperlukan.
“Memang tidak bisa dihindari, setiap momentum besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru biasanya ada kenaikan harga. Tinggal bagaimana kita menekannya agar tidak signifikan dan tidak membuat masyarakat gaduh,” ujarnya seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD atas Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan satu Rancangan Peraturan DPRD Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 yang digelar di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Senin (15/12/2025).
Menurut Aaf, sapaan akrabnya, ketersediaan barang menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan bahwa, meskipun harga beras di Jawa Tengah saat ini termasuk lima besar tertinggi secara nasional, kondisi di Kota Pekalongan masih relatif kondusif karena stok kebutuhan pokok dinilai mencukupi.
“Selama barang tersedia, masyarakat lebih tenang. Ini yang terus kita jaga bersama, baik dari sisi distribusi maupun pengawasan di lapangan,” tambahnya.
Selain pengendalian harga bahan pokok, Pemkot Pekalongan juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya, terutama terkait peningkatan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Wali Kota Aaf menyebutkan bahwa, rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan serta unsur terkait siap digelar untuk mematangkan kesiapan pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
Ia juga menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Pekalongan tidak menggelar acara resmi pada malam pergantian tahun. Namun demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan secara mandiri dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau masyarakat mau mengadakan kembang api monggo, tapi harus sesuai aturan dan berizin. Dari pemerintah tidak ada acara khusus,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, turut mengimbau masyarakat agar merayakan libur Nataru dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan ketertiban, keamanan, serta sikap saling menghormati antarwarga.
“Kota Pekalongan ini terbuka untuk semua. Ini kota milik bersama, sehingga perayaan apa pun harus dilakukan dengan tetap menjaga toleransi dan ketertiban umum,” ungkap Azmi.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga lain, seperti penggunaan petasan secara berlebihan maupun konvoi kendaraan yang dapat menghambat arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan.
“Yang paling penting adalah komunikasi. Selama ini komunikasi umat Kristiani dengan pemerintah daerah, Polresta, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah berjalan dengan sangat baik. Ini harus terus kita jaga,” ujarnya.
Azmi menegaskan bahwa, DPRD Kota Pekalongan akan terus mengawal bersama Pemerintah Kota serta aparat keamanan guna memastikan seluruh rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 berjalan aman, damai, dan kondusif.
“Insya Allah menjelang akhir tahun ini semuanya kita pastikan siap. Harapannya masyarakat bisa merayakan dengan nyaman, aman, dan penuh kebersamaan,” pungkasnya. (*)
