Lingkar.co – Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat kondisi Sungai Mbiru yang sering menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Kendal dan Patebon, Selasa (15/5/2025).
Dalam sidak yang dilakukan dengan menyusuri sungai hingga muara menggunakan perahu, Mahfud Sodiq didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal, Hudi Sambodo.
Dalam perjalanan sisir sungai dengan perahu, Mahfud mengaku kaget melihat banyaknya perahu nelayan yang berada di Sungai Mbiru. Untuk itu, politisi PKB ini meminta kepada DKP Kendal agar bisa memfasilitasi nelayan dengan mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
“Dengan jumlah nelayan sebanyak ini saya mendorong agar bisa didirikan TPI. Ini perlu dilakukan agar lebih memudahkan nelayan menjual hasil tangkapannya,” ujarnya.
Menurutnya, dengan mendirikan TPI dapat meningkatkan perekonomian warga setempat dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Nelayan pasti membutuhkannya, karena modal utama dalam melaut adalah solar,” tandasnya.
Terkait dengan kondisi Sungai Mbiru hingga sampai ke muaranya, Mahfud Sodiq mengaku sangat prihatin saat memperhatikan sendimentasi di sungai tersebut.
“Sendimentasinya sangat tinggi. Ini perahu juga sangat hati-hati saat berjalan, karena dangkal. Tentunya kami akan serius mendorong dilakukannya pengerukan,” ujarnya.
Kondisi sedimentasi yang parah diakui oleh Novel, salah seorang warga Perum RSS Kendal yang juga turut mendampingi Ketua Dewan untuk memandu di lokasi sidak.
Novel mengungkapkan, Sungai Mbiru sangat lebar, namun saat musim penghujan datang, sungai ini tak mampu menampung meningkatnya debit air. Akibatnya, banyak kelurahan di wilayah Kecamatan Kendal Kota dan desa-desa di Kecamatan Patebon terendam banjir.
“Ini disebabkan karena sedimentasi sungai yang tinggi. Makanya, ini perlu sekali untuk dilakukan pengerukan,” kata Novel.
Menurut Novel, sendimentasi tinggi berdampak pada banjir di wilayah Kecamatan Kendal surutnya lama. Bahkan, di Perum RSS banjir bisa terjadi hingga hampir satu bulan. “Saya berharap kepada pemerintah agar segera memberikan solusi. Seandainya ada banjir bisa segera surut. Tidak seperti di Perum RSS, banjir bisa sampai 15 hari,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdaru) Jawa Tengah, terkait dengan sendimentasi di Sungai Mbiru.
“Sungai itu kewenangannya Pusdataru Jateng. Jadi, kami akan berkoordinasi dan berkirim surat agar bisa dilakukan pengerukan,” terang Hudi Sambodo.
