Soal Jalan Rusak, Akademisi Kritisi Kebijakan Anggaran, Perencanaan hingga Aplikasi Jalan Cantik

  • Bagikan
PARAH : Kondisi jalan berlubang di jalur Jepara-Bangsri yang masih berlubang. (ADHIK KURNIAWAN/KORAN LINGKAR JATENG)
PARAH : Kondisi jalan berlubang di jalur Jepara-Bangsri yang masih berlubang. (ADHIK KURNIAWAN/KORAN LINGKAR JATENG)

SEMARANG, Lingkar.co- AkademisiUniversitas Sultan Agung, Semarang angkat bicara soal kondisi jalan rusak di Jawa Tengah yang semakin parah pascabanjir Februari lalu.

Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Unisula Semarang Mila Karmilah mengatakan, selain terendam air yang cukup lama akibat banjir, jalan rusak juga karena adanya beban berlebih dari kendaraan yang melintas. Ia memaklumi jika anggaran yang tersedia terkait pembenahan jalan tidak memenuhi karena jalan yang rusak sangat banyak.

Ads Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022

Namun, menurut Mila, pemerintah harus bijak dalam menggunakan anggaran perbaikan jalan rusak. Hal ini sangat penting karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, termasuk salah satunya hak untuk menikmati sarana jalan yang aman.

”Ada perawatan jalan setiap tahun, sebelum sampai rusak jalannya dirawat jangan sampai rusak. Jalan pada saat dibangun punya waktu, sampai rusak atau berubah itu sekitar 20 tahun. Namun untuk peningkatan kualitas dilakukan per 10 tahun. Itu kan salah satu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Seharusnya seperti itu. Kalau memang pemerintah sebagai pelayan dari masyarakat dibuatlah jalan yang kualitasnya baik,” ujar Mila.

Mila juga mengkritisi terkait aplikasi Jalan Cantik milik DPBMCK Jateng. Ia mengatakan aplikasi tersebut memang memudahkan masyarakat melaporkan jika ada jalan rusak di sekitar daerahnya. Namun laporan tersebut tidak serta merta bisa langsung ditangani karena dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terdapat perencanaan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, tidak bisa secara tiba-tiba memindahkan perencanaan anggaran yang sudah ada ke hal lain walaupun ada laporan terkait jalan rusak melalui aplikasi tersebut. Pembenahan jalan yang sudah diajukan dalam rencana di tahun lalu, menjadi agenda yang diselesaikan pada tahun ini, seperti salah satunya di Kaligawe.

 “Kadang kala perencanaan tidak bisa sesuai dengan apa yang menjadi laporan masyarakat. Kalau rusaknya sekarang, tidak bisa diambilkan pendanaan yang sudah direncanakan. Karena dia (jalan rusak, Red) tidak direncanakan sebelumnya, ini yang jadi masalah. Kalau kecil-kecil rusaknya nanti bisa lah. Tapi kalau kerusakannya parah, tidak bisa tiba-tiba diperbaiki,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan terkait penanganan banjir yang ada di Kota Semarang. Karena musim hujan yang selalu hadir di setiap tahunnya, seharusnya sudah ada langkah untuk mengantisipasinya mulai dari pra hingga pascabanjir terjadi. Ia menyarankan untuk pembuatan anggaran khusus terkait hal tersebut dan semua hal terkait pencegahan hingga penanganan banjir dikelola oleh satu pihak saja. 

Permasalahan sektoral juga dikritisi oleh Mila. Pasalnya, terlalu banyak sektor yang menangani banjir justru membuat tidak jelas permasalahan tersebut seharusnya menjadi wewenang siapa.

“Ini kelemahan di kita juga, kalo banjir itu adalah kegiatan rutin sudah ada perencanaan sejak awal bahwa ini akan terjadi hal yang sama. Sehingga sudah ada perkiraan. Sayangnya sering kali pemerintahan entah lupa, entah sengaja atau apa tidak merencanakan dari awal. Padahal kan sudah berlangsung tiap tahun. Kalo kegiatan sudah berlangsung tiap tahun kenapa tidak dianggarkan?,” tandasnya.(nda/one)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.