Soal Polemik Sistem Pemilu 2024, Begini Tanggapan KPU

JAKARTA, Lingkar.co – Praktik pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi polemik lantaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup, sementara lainnya menginginkan tetap terbuka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui salah satu anggotanya, Idham Holik memberikan tanggapan terkait hal itu. Idham lantas menegaskan posisi KPU sebagai pelaksana undang-undang terkait pemilu.

“Kami tegaskan bahwa KPU pelaksana undang-undang. Jadi apapun yang dimaksud oleh undang-undang, kami laksanakan, apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi akan kami tindaklanjuti”, tegas Idham.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

Idham Holik dan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima menyampaikan hal itu saat menerima audiensi DPRD Kota Surakarta, di Kantor KPU, Jakarta, Lingkar.co melansir dari laman kpu.go.id, Kamis (19/1/2023).

Kedua pihak membahas beberapa isu kepemiluan, salah satunya adalah terkait polemik sistem pemilu, yakni pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup.

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

Lebih lanjut Idham menjelaskan situasi terkini KPU dalam menyikapi isu tersebut. Ia sebut tentang pasal yang jadi sengketa partai parlemen.

Png-20230831-120408-0000

Praktik pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi polemik lantaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginkan pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup, sementara lainnya menginginkan tetap terbuka.
Anggota KPU Idham Holik dan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima menerima audiensi DPRD Kota Surakarta, di Kantor KPU. (Foto:kpu.go.id)

“Yang jelas pasal 168 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 sampai saat ini belum dinyatakan bertentangan dengan peraturan UUD 1945. Faktanya, hari ini sistem pemilunya masih proporsional terbuka,” kata Idham.

Selain itu, audiensi ini juga membahas tentang metode konversi suara pemilu. Idham pun mengatakan bahwa metode konversi suara pada Pemilu 2024 masih menggunakan metode yang sama dengan Pemilu 2019, yaitu Webster atau Sainte Lague.

Metode penghitungan menjadi salah satu perangkat teknis sistem pemilu untuk mengubah suara partai menjadi kursi. Metode ini berkaitan erat dengan besaran dapil, ambang batas perwakilan dan jumlah partai. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *