SEMARANG, Lingkar.co– Pemerintah secara resmi akan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang di sejumlah daerah Jawa dan Bali. Kebiajakan itu diambil dalam rangka pengendalian penyebaran virus corona (covid-19).
Melalui PPKM tersebut pembatasan kegiatan masyarakat akan dilakukan. Mulai work from home (WFH) 75 persen, belajar di rumah, kapasitas rumah ibadah 50 persen, dan pembatasan transportasi. Selain itu, jam operasional toko modern hingga pedagang kaki lima (PKL) juga dibatasi.
Adanya kebijakan tersebut pada PPKM tahap I mulai 11 hingga 25 Januari, membuat sejumlah pelaku usaha khususnya PKL merasa dirugikan. Sebab, mereka hanya memiliki waktu berjualan yang singkat. Kendati, di sejumlah daerah seperti Surakarta dan Klaten ada fleksibilitas terkait waktu berjualan pedagang.
”Kalau warung lesehan seperti ini, kalau nggak malam jualanya kan nggak mungkin laku. Jam operasionalnya tidak dibatasi saja kita sudah kehilangan pembeli sejak pandemi Covid-19, lah ini malah ada pembatasan jam buka ,” kata Zaenudin, salah satu PKL di Kabupaten Pati yang terdampak diterapkannya PPKM belum lama ini.
Sayangnya, saat ditanya terkait perpanjangan PPKM tersebut melalui pesan singkat pukul 15.46 Kamis (21/1/2021), Gubernur Ganjar Pranowo tidak merespon. Padahal, adanya kebijakan tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat kecil di tengah pandemi.
Pemilik warung makan ABG Bumes Karanganyar Handoko mengatakan, adanya kebijakan PPKM tersebut, memaksa penurunan omset sangat signifikan terhadap warung makan, yang ada di Kota Karanganyar.
“Kalau warung saya yang di Kota Karanganyar, penurunan omsetnya bisa mencapai 60 persen,” ujarnya.(isa/jok/lut)