Lingkar.co – Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan kiprahnya sebagai daerah yang adaptif, responsif, dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan, yaitu menjadi percontohan nasional sekolah rakyat dan penguatan karakter anak.
“Alhamdulillah, hari ini berkumpul untuk menyelaraskan langkah, terutama menindaklanjuti permintaan Gubernur agar Sumedang menjadi pilot project pelatihan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi anak-anak yang dikategorikan ‘khusus’—bukan bermasalah,” ujar Sekda Tuti Ruswati, Kamis (8/5/2025).
Sekda Tuti Ruswati menegaskan,rakor bulanan kali ini menjadi momentum penting karena memuat berbagai mandat strategis dari Pemprov Jawa Barat yang harus segera ditindaklanjuti.
Program ini dimulai Jumat (9/5/2025) di Markas Kodim 0610/Sumedang yang akan dihadiri Gubernur Dedi Mulyadi, dengan melibatkan 40 siswa SMP dari berbagai latar belakang mulai dari binaan Polres, anak dari rumah aman, hingga siswa yang didaftarkan secara mandiri oleh orang tuanya.
Uniknya, program ini juga melibatkan orang tua dalam sesi parenting, sebagai upaya holistik membangun generasi unggul.
Pemkab Sumedang juga tengah mempersiapkan lima lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lokasi yang diusulkan meliputi Jatigede, Tomo, Pamulihan, dan Tanjungsari, dengan target mencakup minimal 3.000 anak per titik.
“Kalau SPPG hanya di kota, maka anak-anak di Jatigede tidak akan terjangkau. Ini soal pemerataan, soal masa depan,” tegas Tuti.
Baca Juga: Sumedang Jadi Rujukan, Dua Kabupaten Kalimantan Pelajari Sistem SPBE
Selain itu, Sumedang juga bakal menjadi prioritas nasional untuk pendirian Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Kementerian Sosial yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin.
Percobaan dimulai Juni 2025 dengan 6 rombongan belajar: 2 SMP dan 4 SMA, yang akan berlokasi sementara di Balai Latihan Kerja.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal dan karakter generasi muda.
“Kami harus kuat secara PAD. Tanpa itu, program sebagus apapun tidak bisa jalan. Apalagi sekarang era efisiensi,” ujarnya.
Ia mencontohkan urgensi penguatan layanan KB untuk mencegah pernikahan dini yang rentan menyebabkan kemiskinan struktural dan perceraian dini. Fajar juga menyoroti pentingnya shock therapy dalam persoalan lingkungan dan kebersihan, terutama soal sampah liar.
“Siapa yang buang sampah sembarangan, langsung dibina. Kalau perlu, pasang CCTV di titik-titik rawan,” katanya.
Selain itu, ia mempertegas kembali pentingnya program Koperasi Merah Putih sebagai solusi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dengan dukungan penuh terhadap legalitas, akta notaris, dan pengawasan ketat, koperasi ini diharapkan mampu menekan keberadaan bank emok dan tengkulak.
“Potensi desa harus diangkat. Kalau ada ide ekonomi, langsung kirimkan RAB-nya. Kita bantu. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Rakor diakhiri dengan pembahasan langkah cepat penanganan bencana longsor di Cisarua, yang kini telah dikaji oleh BNPB dan dinyatakan tidak layak huni.
Pemerintah daerah kini sedang mencari lokasi relokasi dan mendesain hunian sementara (huntara) bekerja sama dengan Dinas Perkimtan.
