Tanggul Kali Bodri Makin Kritis, Warga Kebonharjo Minta DPRD Kendal Turun Tangan

Lingkar.co – Sejumlah warga Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal yang tergabung dalam Forum Peduli Tanggul Kali Bodri (Petak Bodri) mendatangi Kantor DPRD Kendal, Senin (28/7/2025), untuk beraudiensi dengan para anggota dewan. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas kondisi tanggul Kali Bodri yang dinilai semakin kritis dan rawan jebol.

Kedatangan warga turut didampingi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa setempat. Salah satu perwakilan warga, Arif Fajar Hidayat, menyampaikan bahwa mereka berharap DPRD Kendal dapat memberikan dukungan politik untuk mendorong penanganan segera atas tanggul yang sebelumnya pernah jebol dan menyebabkan banjir bandang pada Januari 2025 lalu.

“Kami ke sini meminta dukungan intervensi politik dari para anggota DPRD untuk menyelesaikan permasalahan tanggul Kali Bodri di titik jebol kemarin. Kami memahami bahwa Pemkab Kendal maupun DPRD Kendal tidak memiliki kewenangan langsung terhadap tanggul Kali Bodri. Tetapi untuk urusan penganggaran, usulan kegiatan 2026 itu kan semuanya berkiblat di DPRD, terutama dukungan politiknya,” ujar Arif.

Ia menjelaskan, saat ini kondisi tanggul semakin memburuk dan memicu trauma di kalangan warga. Struktur tanggul di titik jebol sebelumnya sudah mengalami keretakan dan longsor, bahkan sebagian area tidak lagi memiliki pengaman batu (gerem). Selain itu, sedimentasi yang terjadi di sisi barat sungai memperparah kondisi.

“Kondisi tanggul sekarang kritis. Jadi yang kemarin jebol itu sudah longsor dan retak. Sebelah selatannya yang jebol itu sudah tidak punya gerem. Dulu ada pasangan batu, itu sudah longsor. Sedangkan di sebelah barat ada sedimentasi lebar 50 meter. Sehingga jika tanggul yang jebol ini tidak segera ditangani, takutnya kejadian lagi,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, menyatakan siap mendorong upaya intervensi politik untuk mempercepat penanganan tanggul, termasuk melalui komunikasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI.

“Paling tidak ada perbaikan-perbaikan ringan dari Pusdataru terutama. Dan ini butuh intervensi politik. Kita akan dorong untuk bisa ke Komisi V DPR RI. Kita akan cari anggota Komisi V dari dapil sini. Kita nanti akan sowan ke sana atau bisa intervensi di dalam,” ujar Mahfud.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania, menyebutkan telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah wakil rakyat di tingkat provinsi dan pusat guna mencari solusi terbaik.

“Saya sudah membuat janji dengan beliau. Jadi setelah dari Cirebon saya langsung menghadap ke Jakarta. Alhamdulillah saya juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Mifta Reza selaku dewan provinsi, dan beliau Insya Allah siap untuk mendampingi saya bertemu dengan Ibu Novita yang kebetulan beliau masih saudara kakak beradik. Semoga ada jalan keluar setelah ini,” tegas Sisca. (*)