Lingkar.co – Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Penetapan ini dilakukan di Markas Besar PBB, Jenewa, pada 8 Januari 2026. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, selaku Wakil Tetap RI di Jenewa.
Melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia secara aktif mengerahkan seluruh kantor perwakilan diplomatik serta menjalin komunikasi intensif dengan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta.
Upaya ini merupakan langkah nyata dalam melaksanakan instruksi pimpinan nasional untuk memperkokoh posisi Indonesia di kancah multilateral.
Langkah diplomasi ini diperkuat dengan dukungan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), yang sebelumnya telah menyetujui pencalonan Indonesia melalui mekanisme internal kawasan pada akhir Desember 2025.
Selama masa kepresidenan di tahun 2026, Indonesia akan bertindak sebagai pemimpin yang inklusif dan berimbang dalam menangani isu-isu HAM dunia. Dengan tema “A Presidency for All”, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan konsensus yang lebih kuat dan meningkatkan efektivitas kinerja Dewan HAM PBB demi memperkokoh peran sistem multilateral.
Namun, dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB masih menimbulkan pembicaraan. Seperti yang disuarakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menekankan bahwa kepemimpinan internasional ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kondisi HAM domestik.
Ia menuntut adanya sinkronisasi antara peran global Indonesia dengan penanganan kasus HAM di dalam negeri yang lebih serius.
“Tidak banyak yang bisa diharapkan mengingat rekam jejak HAM Indonesia sendiri belakangan ini sangat problematik. Banyak kasus pemenjaraan para aktivis dan warga hanya karena terlibat di sebuah demonstrasi,” kata Usman, Kamis (8/1/2026).
Menurut Usman, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan menjadi tolok ukur bagi komitmen pemerintah. Masyarakat dapat menilai keseriusan tersebut dari kesediaan Indonesia dalam memberikan akses bagi para ahli internasional untuk berkunjung dan mengaudit kondisi hak asasi manusia di tanah air dari berbagai dimensi secara langsung.
“Tapi kita bisa menguji seberapa serius Indonesia memimpin Dewan HAM dengan melihat apakah Indonesia berperan aktif mendorong para anggota anggota Dewan HAM termasuk Indonesia sendiri untuk mengundang dan memfasilitasi para ahli independen dan pelapor khusus PBB untuk melakukan kunjungan ke Indonesia guna memeriksa situasi HAM dari berbagai aspek hak. Dari sana, kita bisa menggunakan penilaian dan evaluasi mereka terhadap situasi HAM sesaat obyektif.” Kata Usman. ***
Penulis : Alfina luthfi
