Lingkar.co – Sebanyak 55 titik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora resmi diluncurkan pada Sabtu (16/5/2026). Namun di balik seremoni peresmian tersebut, operasional koperasi di lapangan ternyata masih jauh dari siap.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni KDMP Blungun, Kecamatan Jepon. Berdasarkan informasi yang diterima, koperasi yang baru saja diresmikan itu masih menghadapi banyak persoalan mendasar, mulai dari fasilitas minim, belum jelasnya sistem penggajian pegawai, hingga biaya operasional yang masih bergantung pada bantuan kepala desa.
Meski demikian, sejumlah produk kebutuhan masyarakat sudah mulai memenuhi etalase toko. Ketua KDMP Blungun, Mashur, mengatakan barang yang tersedia saat ini antara lain susu Nestle dan Koko Krunch, beras SPHPP dan Minyakita dari Bulog, Royco dari Unilever, serta sabun, mie instan, dan minuman jeli dari Winks dan Inaco.
“Barang mulai masuk sedikit demi sedikit. Yang ada sekarang kebutuhan pokok dan produk rumah tangga,” katanya.
Menurut Mashur, seluruh barang tersebut merupakan suplai dari Agrinas. Namun di tengah masuknya produk-produk itu, sistem kerja koperasi justru belum memiliki kejelasan.
Hingga kini, pengelola belum mengetahui pasti bagaimana mekanisme penggajian pegawai akan diterapkan. Padahal koperasi sudah mulai beroperasi dan mempekerjakan enam orang pegawai.
“Fasilitas memang masih kurang. CCTV belum ada,” ujarnya.
Tak hanya itu, layanan kesehatan yang digadang-gadang menjadi bagian dari layanan koperasi juga belum bisa berjalan karena belum tersedia tenaga kesehatan.
“Fasilitas kesehatan sebenarnya sudah siap dipakai, tapi tenaga pengisinya belum ada,” jelasnya.
KDMP Blungun juga berencana menambah layanan distribusi pupuk urea dan LPG 3 kilogram. Ironisnya, hingga saat ini pihak pengelola mengaku belum memahami mekanisme maupun sistem penyalurannya.
“Pupuk dan LPG nanti menyusul. Mekanisme penyalurannya kami juga masih menunggu petunjuk,” kata Mashur.
Persoalan paling mendasar justru terlihat pada kebutuhan operasional harian koperasi. Untuk pembayaran token listrik saja, pengelola masih bergantung pada uang pribadi kepala desa.
“Sementara untuk operasional seperti isi listrik masih dibantu Pak Lurah,” ungkapnya.
Di sisi lain, para pegawai koperasi juga mengaku belum mendapatkan kepastian soal masa depan mereka. Salah satu karyawan KDMP Blungun, Ahmad Ryanto, mengatakan dirinya bersama pegawai lain sempat mengikuti pelatihan selama dua hari di Boyolali. Namun pelatihan itu belum menjawab persoalan utama terkait sistem kerja maupun gaji.
“Kemarin waktu pelatihan saya sempat tanya ke orang Agrinas soal sistem dan gaji, tapi mereka juga belum tahu,” katanya.
Menurut Ahmad, hingga setelah launching dilakukan, para pegawai masih bekerja di tengah ketidakjelasan.
“Sampai sekarang kami masih bingung,” pungkasnya. (*)
