Lingkar.co – Senator asal Jawa Tengah, Abdul Kholik menyoroti gelombang demonstrasi di berbagai daerah dalam kurun beberapa hari terakhir. Menurutnya, gelombang demo yang terjadi belakangan ini setidaknya ada tiga faktor penyebab, diantaranya; ketimpangan ekonomi, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta pejabat yang krisis moralitas.
“Aspirasi masyarakat harus benar-benar menjadi perhatian, karena situasi akhir-akhir ini sudah sampai menimbulkan korban jiwa, dan itu sangat memprihatinkan,” kata Abdul Kholik usai acara DPD RI Mendengar Bersama IKA PMII Jawa Tengah dan PKC PMII Jawa Tengah di Aaula DPD RI Perwakilan Jawa Tengah di Jl. Imam Bonjol No. 185 Semarang, Jum’at (5/9/2025).
Anggota DPD RI/MPR RI Abdul Kholik merinci dan mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu segera direspon oleh pemerintah.
Pertama, ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan pasar rakyat, yang tertekan oleh dominasi usaha besar.
“Ketimpangan antar masyarakat dan pelaku usaha juga berpotensi menjadi bahaya sosial yang harus segera dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Kedua, ia menyoroti inkonsistensi penegakan hukum yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga hukum
“Banyak kasus yang secara hukum penyelesaiannya tidak benar,” ujarnya.
Ketiga, Kholik menekankan pentingnya memperbaiki moralitas penyelenggara negara. Menurutnya, rendahnya integritas pejabat publik dan maraknya praktik korupsi menjadi pemicu akumulasi kemarahan masyarakat.
“Para pejabat negara harus memahami suasana kebatinan rakyatnya. Pemantik demo itu karena komunikasi penyelenggara terasa sangat timpang dan tidak memahami konteks,” lanjut Kholik
Majelis pertimbangan PW IKA PMII Jawa Tengah itu juga menyinggung gerakan masyarakat yang menuntut “17+8” sebagai bentuk koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa aspirasi ini harus diakomodasi dengan bijak agar tidak berujung pada ledakan sosial dan gelombang protes yang lebih besar. Ia mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk tetap menjaga kondusivitas, meskipun menyuarakan aspirasi adalah hak yang harus dijamin.
“Kita sangat sedih dengan jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik. Pada akhirnya, kita semua yang dirugikan. Karena itu, aspirasi masyarakat harus disalurkan dengan baik, dan pemerintah wajib merespons dengan serius,” ungkapnya.
Forum DPD RI Mendengar berjalan cukup hangat, mulai membicarakan isu-isu terkini, amandemen UUD 1945, RUU Hukum Masyarakat Adat, pajak dan persoalan sosial lainya.
Selain Anggota DPD RI Abduk Kholik, ditemami narasumber lainnya; Prof Musahadi (Ketua Umum PW IKA PMII Jawa Tengah), Ahmad Farichin (Ketua PKC PMII Jawa Tengah). Tampak hadir senior IKA PMI Jawa Tengah, KH Ali Munir Basyir (Pengasuh Ponpes Al Firdaus YPMI Semarang), HM. Hendri Wicaksono (Sekretaris PW IKA PMII Jawa Tengah) serta puluhan pengurus IKA PMII Jawa Tengah dan kader PKC PMII Jawa Tengah. (*)
