Alfian Aulia Tsani: Hardiknas 2023, Momentum Evaluasi Program Merdeka Belajar

Lingkar.co – Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Blora, Alfian Aulia Tsani, menyampaikan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 menjadi momentum evaluasi efektivitas Program Merdeka Belajar.

Lebih lanjut, perlunya ada evaluasi kembali atas, program andalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek) yang telah dicanangkan sejak 3,5 tahun lalu tersebut sudah memberikan indikator keberhasilan atau kegagalan.

Menurutnya, setidaknya ada 24 episode dari program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek. Dalam setiap episode tersebut berisi sub program dari visi Merdeka Belajar.

Di antaranya program sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.

“Berbagai program tersebut tentu merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Air,” ucapnya, pada lingkar.co Selasa (02/05/2023).

Bahkan, Alfian memiliki pandangan bahwa setidaknya ada indikator yang bisa di lihat untuk melihat tren efektivitas.

“Apakah memang hasil program Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan,” ungkapnya.

Dirinya, pun mengatakan sudah menjadi fakta jika Program Merdeka Belajar dalam beberapa episode memunculkan kontroversi. Hal ini terjadi karena kurangnya keterlibatan publik dalam proses perumusan dan adopsi kebijakan merdeka belajar.

“Kisruh organisasi penggerak misalnya yang sempat menjadi polemik nasional sehingga harus ditunda pelaksanaanya menjadi salah satu contoh. Belum lagi persoalan RUU Sisdiknas yang juga ditolak sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas,” terangnya.

Di sisi lain, berbagai persoalan dasar pengelolaan pendidikan nasional juga masih belum menemukan titik terang. Bahkan, lanjut Alfian kembali saat ini program rekruitmen sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

“Perlu memilih program apa yang harus diselesaikan sehingga ada legacy yang diingat oleh publik. Saya menyarankan tunaikan saja rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK. Sehingga janji perbaikan kesejahteraan guru bisa terealisasi. Dengan demikian, periode pemerintahan kedepan tinggal fokus pada peningkatan kualitas dan manajemen distribusi guru ke seluruh wilayah di Tanah Air,” tandasnya.

Terahkir, pihaknya menegaskan bahwasanya di sisa waktu 1,5 masa kerja MendikbudRistek ini, perlunya ada penajaman program prioritas sehingga ada dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Air.

“Belum lagi kesenjangan kualitas pendidikan kualitas pendidikan antar wilayah juga masih terasa. Upaya untuk membuat sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang juga masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya bullying yang bahkan memunculkan korban jiwa,” imbuhnya.

Penulis: Lilik Yuliantoro

Editor: Kharen Puja Risma