SEMARANG, Lingkar.co – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) regular maupun perluasan penanganan Covid-19, sebagai antisipasi dampak pandemi. Anggaran Bansos di Jateng bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Jateng, berasal dari APBN dan APBD.
Bansos dari APBN, berupa program sembako, bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH).
Selain itu, ada juga bantuan beras PKH dan BST, serta bantuan beras Presiden.
Baca Juga:
Gubernur Jatim Minta Maaf Soal Penanganan Covid-19
Berdasarkan data progres penyaluran anggaran bansos Jateng yang diterima Lingkar.co dari Pemprov Jateng, Jumat (23/7/2021), anggaran bansos APBN 2021 untuk Jateng, sebesar Rp2,260 triliun.
Dengan rincian sebagai berikut:
- Program Sembako sebesar Rp590.188 miliar, untuk target 2.950.940 penerima manfaat, yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Besaran manfaat Rp200 ribu/bulan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan untuk realisasi program sembako per 19 Juli 2021, sebesar 31,11 persen atau 1.123.542 dari penerima manfaat.
- BST, dengan target 1.024.124 penerima manfaat. Alokasi anggaran Rp614 miliar. Realisasi per 22 Juli 2021, sebesar 1,41 persen atau 14.454 penerima manfaat.
- PKH (Tahap) 2. Alokasi anggaran Rp1.056 triliun, untuk 1.618.515 KPM. Realisasi sebesar 97 persen atau 1.563.627 KPM.
Selain itu, bantuan Beras PKH dan BST, dengan kuota penerima 3.522.668 penerima manfaat. Realisasi per 22 Juli 2021, sebesar 0,86 persen atau 30.365.
Kemudian, bantuan beras Presiden dengan kouta 635 ribu kantong (1 kantong 5 kg). Realisasinya 1,26 persen atau 7.720 kantong (38,6 ton). Dari 35 kabupaten/kota, baru delapan yang melaporkan.
PROGRAM BANJAMSOS DARI APBD JATENG
Selain bansos dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng juga menyediakan bantuan dari APBD setempat, berupa bantuan jaminan sosial Kartu Jateng Sejahtera (Banjamsos KJS).
Anggaran untuk Banjamsos KJS, sebesar Rp38.292 miliar, untuk target 12.764 penerima manfaat. Besaran manfaat Rp250 ribu per bulan.
Pada penyaluran tahap pertama (Mei-Juni), realisasinya 81,2 persen atau 10.375 penerima manfaat.
Tahap kedua (Juli), realisasi penyalurannya sebesar 77,6 persen atau 9.908 penerima manfaat.
Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, mengatakan masih ada lagi bantuan lainnya bagi warga terdampak pandemi.
“Bantuan untuk subsidi listrik dan sambungan PLN, ada perbaikan RLTH (Rumah Tidak Layak Huni). Memang karena ada PPKM Darurat, kita menunggu untuk penyalurannya,” ujarnya.
PKH CAIR PEKAN KEDUA JULI
Selain itu, Gus Yasin, mengatakan pemerintah pusat telah mencairkan PKH sejak pekan kedua Juli.
Informasi itu ia sampaikan usai rakor dengan Menko Marves, membahas Progress Penyaluran Bantuan Sosial selama Perpanjangan PPKM di Pulau Jawa dan Bali melalui virtual, Kamis (22/7/2021).
“Tunggu aja ya, karena kita tidak mau ada ada kerumunan. Saya imbau kepada masyarakat yang akan bantuan-bantuan, baik lewat perbankan maupun kantor pos, kalau bisa ikuti saja jadwalnya,” pesannya. *
Penulis : M. Rain Daling | Rezanda Akbar D
Editor : M. Rain Daling
