Lingkar.co – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Purworejo menyuarakan kritik terhadap sejumlah persoalan lokal yang dinilai belum mendapat perhatian serius. Kritik tersebut sejatinya akan disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Purworejo, Senin (1/9/2025). Namun, aksi itu batal dilaksanakan karena berbagai pertimbangan, terutama terkait keamanan.
Ketua PC PMII Purworejo, Fatkhu Rohman, menegaskan pihaknya tetap akan menyampaikan aspirasi meski tanpa aksi turun ke jalan. Ia menyoroti lima persoalan utama yang mendesak untuk ditindaklanjuti.
“Pertama, kami mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi Mini Zoo dan Bank Purworejo.
Kedua, menolak wacana kenaikan tunjangan anggota DPRD. Ketiga, kami menyayangkan pembelian mobil dinas baru untuk bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD pada 2025 di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit,” tegas Fatkhu, Senin.
Selain itu, PMII juga mendorong DPRD agar bekerja lebih profesional dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi.
“Kami juga menyoroti kinerja anggota DPRD yang menghamburkan anggaran untuk kunjungan kerja ke luar daerah yang menghabiskan miliaran rupiah tanpa hasil yang jelas,” tandasnya.
Tak kalah penting, mahasiswa menagih janji politik Bupati Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi saat kampanye Pilkada 2024 lalu yang dinilai masih jauh dari harapan publik dan terlihat nyata.
“Kami berharap DPRD dan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru menambah beban di tengah situasi sulit seperti sekarang,” tambahnya.
Dengan batalnya aksi, PMII menegaskan kritik ini akan tetap dikawal melalui jalur lain, termasuk dialog, advokasi, maupun langkah-langkah strategis di kemudian hari. ***
Penulis : Lukman Hakim
