Menurutnya, NU perlu mencari relevansi sebagai civil society pada era kekinian di hadapan Pemerintah. Itulah kenapa tema “memperdalam peta jalan” NU menjadi bagian dari agenda Forum Pakar NU Jawa Tengah kali ini.
Kesenjangan ekonomi di tanah air, lanjutnya masih belum teratasi secara tuntas. Kelompok 50 persen terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional. Pertanyaannya kemudian, ada di mana posisi NU? Tentu saja ada di kelompok 50 persen yang ada di bawah itu.
Artinya, kata dia, NU memiliki tanggung jawab besar dalam mengadvokasi kepentingan banyak masyarakat di Indonesia. Pada posisi itulah peran civil society NU kali ini bisa ditempatkan. NU, ujarnya harus berperan lebih optimal di masyarakat.
Gus Rozin juga mendorong agar NU bisa semakin berperan optimal dalam masyarakat luas. Tidak hanya secara kultural, tapi juga sistematis dan masif sehingga bisa lebih kuat dibandingkan kelompok-kelompok lain di hadapan pemerintah.
Dikatakan, dalam data ketimpangan sosial, hampir pasti warga NU berada di kelas bawah dan menengah bawah. Karena itu, NU harus menjadi nahkoda dalam perubahan sosial dengan segala perangkat, potensi dan aset yang dimiliki.
“Selama ini NU sudah melakukan kerja-kerja sosial keumatan sebagai modal utama sebagai organisasi masyarakat sipil. Yang dibutuhkan adalah bagaimana peran yang ada saat ini dibuat lebih sistematis dan memiliki peta jalan yang jelas terutama ketika menghadapi berbagai tantangan sosial, politik dan ekonomi yang ada. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
