Bersama UPT BP2MI Semarang, Anggota DPR RI Riyanta Ajak Pekerja Migran Hindari Calo  

GROBOGAN, Lingkar.co – Untuk menghindari adanya mafia atau calo tenaga kerja ilegal, Anggota Komisi II DPR RI Riyanta bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Grobogan menggelar Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Danau Resto Grand Master Hotel Purwodadi, Kamis (24/2).

Dalam sosialisasi tersebut, Riyanta secara tegas mendorong supaya para pekerja migran Indonesia mendapat perlindungan dan penempatan kerja yang baik.

“Saya pernah membantu advokasi korban penipuan oknum mafia tenaga kerja. Oknum itu menjanjikan kerja ke luar negeri dengan proses cepat dan tinggal bayar. Hingga akhirnya, saya berinisiatif mencetuskan serta membina LPKS Budi Utomo Pati. Harapannya itu bisa jadi solusi bagi masyarakat yang ingin kerja di Jepang secara legal dan aman,” terang Riyanta.

Pulang dari Luar Negeri, Ratusan Pekerja Migran Indonesia Jalani Skrining Bebas Covid-19

Politikus PDI Perjuangan itu pun berharap, semua kepala desa dan lembaga pemerintah mendukung program-programnya melalui LPKS Budi Utomo. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban mafia tenaga kerja Indonesia.

“Hindari calo atau mafia tenaga kerja yang modusnya menjanjikan gaji sangat besar. Karena bisa menyebabkan persoalan nantinya,” kata Riyanta.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh jajaran kepala desa se-Kabupaten Grobogan itu, Kepala Disnaker Grobongan, Ahmad Hariyanto mengingatkan, pentingnya bekerja keluar negeri secara formal. Karena pemerintah memiliki program mempermudah pekerja migran sektor formal.

Senada dengan hal itu, Kepala UPT BP2MI Jawa Tengah Pujiono, yang hadir dalam sosialisasi, juga menjelaskan beberapa program formal untuk kerja keluar negeri. Berikut negara-negara yang jadi tempat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Sangat penting bagi pekerja yang keluar negeri, harus terdaftar secara resmi. Sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan yang maksimal bagi PMI,” ungkap Pujiono. (Lingkar Network | Supri/Nailin RA – Lingkar.co)