BLORA, Lingkar.co – Perjuangan panjang Kabupaten Blora untuk mendapatkan porsi dana bagi hasil (DBH) Migas dari Blok Cepu, akhirnya membuahkan hasil. Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan melalui pres rilisnya Sabtu (1/10/2022) malam, bahwa pada tahun anggaran 2023 nanti Blora dapat DBH Migas sebesar Rp 160 miliyar.
Suatu peningkatan yang signifikan pasca pengesahan revisi Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) di tahun 2022 ini.
“Jika tahun 2022 ini DBH Migas yang kita peroleh hanya Rp 7 miliar. Maka di 2023 nanti Blora akan dapat Rp 160 miliar karena adanya revisi UU no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” ucapnya.
Anggaran sebanyak Rp 160 miliar itu menurutnya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Blora tahun depan.
“InsyaAllah akan kita gunakan untuk meneruskan pembangunan jalan. Pasalnya saat ini masih banyak jalan kabupaten yang kondisinya rusak. Jika tahun 2022 ini kita bangun jalan dengan dana pinjaman semoga tahun depan bisa kita lanjutkan pembangunannya dengan anggaran dari DBH Migas,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya revisi UU HKPD. Sehingga Blora bisa masuk sebagai daerah penerima DBH Migas Blok Cepu.
“Terimakasih Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri ESDM, Pimpinan DPR dan anggota DPR RI bersama seluruh jajaran. Beberapa kali kita gelar diskusi. Termasuk silaturahmi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk mengajukan usulan perhitungan DBH Migas. Seperti Maret lalu kita bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan di Kudus, dan Rabu kemarin kita baru saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Alhamdulillah hasilnya baik,” terang Arief Rohman.
Arief Rohman: Kita Upayakan untuk Meningkat
Bupati yang akrab dengan sapaan Gus Arief inipun mengaku akan terus mengupayakan agar kedepan DBH Migas bagi Kabupaten Blora terus meningkat.
“Dulu prediksi kami Blora bisa dapat sekitar Rp 400 miliar. Sejumlah formula perhitungan DBH Migas pun kita susun dan kita serahkan Kementerian terkait. Meskipun meleset hanya dapat Rp 160 miliar, tetap kita syukuri. Semoga kedepan dapat kita upayakan lagi agar lebih meningkat untuk mendukung pembangunan daerah,” tandasnya.
Sementara itu Seno Margo Utomo, yang juga mantan Tim Transparansi Migas Kabupaten Blora, saat dihubungi awak media, Minggu (02/10) siang menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa hitungannya, mestinya mencapai Rp. 700 Milyar – 1 Trilyun.
Menurutnya, juga DBH Blora yang hanya Rp 160 Milyar, masih jauh dari ekspektasi, itu bagian dari 1/7 dari 3% DBH Migas daerah perbatasan. Seharusnya Blora dapat 2% karena pemilik 1/3 revenue dari Blok Cepu.
“Lepas dari besar kecilnya perolehan DBH Migas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengelolaannya bisa berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blora. Bagaimana skema pertumbuhan ekonomi harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat, untuk menekan angka kemiskinan yang mencapai 13% ini? Menjadi satu digit, syukur – syukur bisa zero,” tegasnya.(adv)
Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Muhammad Nurseha
