Lingkar.co – Pengamat Politik Pemberitaan dari Universitas Diponegoro (Undip), Bangkit Aditya Wiryawan mengatakan perlu adanya kejelasan terkait target sebenarnya dari adanya kebijakan cukai makanan dan minuman berpemanis.
Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 itu diharapkan dapat menurunkan konsumsi gula untuk menekan angka penderita diabetes di Indonesia. Namun, Bangkit menilai pola hidup masyarakat yang jadi penyebab diabetes.
“Peran wartawan tidak hanya meliput dari kebijakannya lalu kemudian memberitakannya,” kata kata Bangkit dalam jumpa pers Uji Kompetensi Wartawan yang digelar oleh Antara di Kotta Hotel, kawasan Kota Lama Semarang, Rabu (22/1/2025).
Namun juga, lanjutnya, perlu diperhatikan pada tahun 2019 ketika ada wacana dinaikkan, namun tidak diimbangi dengan kampanye pola hidup sehat atau olahraga. “Kok kayaknya ujungnya lebih ke cukai saja,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan cukai minuman berpemanis di Indonesia tidak lepas dari dampak kondisi ekonomi global. Sebab, dirinya mempertanyakan kebijakan tersebut muncul tanpa melibatkan stakeholder terkait, terutama masyarakat sebagai konsumen.
Lebih jauh Bangkit mengatakan, jika target dari kebijakan tersebut pada persoalan kesehatan sebagaimana data dari World Health Organisation (WHO) yang mencatatkan diabetes sebagai salah satu penyebab angka kematian tinggal di Indonesia.
Bangkit bilang, semestinya wacana kebijaka itu diimbangi dengan informasi dari berbagai narasumber tentang pembiasaan pola hidup dengan mengonsumsi gizi yang berimbang dan olahraga teratur.
“Inilah tugas wartawan untuk memberikan edukasi tau pencerahan sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat,” terangnya.
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
