Lingkar.co – Isu krisis demokrasi kembali mencuat dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk penguatan dan pembinaan stakeholder pemilu yang digelar Jurnalis FC bersama Bawaslu Jawa Tengah di Kick Off Arena, Kamis (16/4/2026). Forum ini menegaskan bahwa di tengah berbagai tekanan terhadap sistem demokrasi, peran media dan pengawasan pemilu menjadi garda penting dalam menjaga keseimbangan.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang, Aris Mulyawan, menyampaikan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Ia menilai terdapat kecenderungan pelemahan kebebasan sipil yang dibarengi dengan menguatnya dominasi elit politik.
“Terjadi pelemahan kebebasan sipil, dominasi elit dan dinasti politik, serta indikasi kolusi yang mematikan partisipasi publik,” ungkapnya.
Menurut Aris, kondisi tersebut diperparah dengan penyalahgunaan instrumen hukum, ancaman digitalisasi, hingga menurunnya netralitas aparat. Ia juga menyoroti semakin sempitnya ruang kritik di tengah masyarakat.
“Ketika media mulai dikontrol oleh oligarki dan sistem tidak lagi efektif sebagai alat kritik, maka masyarakat sipil menjadi benteng terakhir,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari praktik politik uang hingga polemik hukum yang memicu kontroversi publik.
Peran Media di Tengah Disinformasi
Dalam situasi tersebut, Aris menilai media massa yang kredibel memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas informasi publik. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI), media diharapkan mampu menjadi penjernih informasi.
“Di era banjir informasi, media yang kredibel menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.
Pengawasan Pemilu Tetap Berjalan
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, meski tidak berada dalam tahapan pemilu.
“Bawaslu tetap mengawasi. Kami fokus pada pencegahan dan mitigasi kerawanan, terutama dalam menjaga akurasi data pemilih,” jelasnya.
Ia menyebut, upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan serta penguatan koordinasi lintas lembaga, seperti dengan KPU, Dispendukcapil, hingga pemerintah desa guna memastikan validitas data kependudukan.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga didorong melalui kanal aduan dan program edukasi publik agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada lembaga resmi.
Tantangan Teknis di Lapangan
Di sisi lain, anggota Bawaslu Jateng, Rofi’uddin, mengungkap adanya kendala teknis dalam pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait penghapusan data pemilih yang telah meninggal dunia.
“Kebijakan standar bukti administrasi yang kaku menjadi hambatan, karena penghapusan data harus menggunakan akta kematian resmi,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut kerap tidak sesuai dengan realitas di lapangan, di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen tersebut. Akibatnya, proses pembaruan data menjadi terhambat.
FGD ini menegaskan bahwa tantangan demokrasi saat ini bersifat kompleks, mencakup tekanan struktural hingga persoalan teknis. Dalam situasi tersebut, kolaborasi antara pengawas pemilu, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga integritas demokrasi.
“Kalau pengawasan lemah dan informasi tidak sehat, maka demokrasi bisa kehilangan maknanya,” pungkas Aris. ***