Lingkar.co – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati mengungkapkan banyak pemerintah desa (pemdes) yang pasif dalam memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos). Akibat banyak bansos dari pemerintah yang salah sasaran.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AKB Pati Tri Haryumi mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya membenahi data penerima bantuan sosial. Namun, pihaknya mengeluhkan banyak pemdes yang pasif dalam memberikan update data.
“Berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun lalu desa kok pasif. Ada orang meninggal kok diem aja. Itu lumayan mas. Kalau pusat nggak tau, bantuan kan ngalir terus,” katanya saat ditemui wartawan Lingkar.co di kantornya, belum lama ini.
Dikatakannya, pada tahun lalu terdapat ribuan warga miskin yang meninggal. Karena takut bantuannya hilang, banyak keluarga yang tidak melaporkan.
“Kemarin 10 ribu sekian. Saya kan punya santunan kematian untuk orang yang tidak mampu. Selama 2023 itu 800-an orang. Berarti itu kan sekitar itu yang baru melaporkan,” ujarnya.
“Itu terdeteksinya meninggal itu ketika sudah membuat akta kematian. Tapi karena takut bantuannya hilang, dia nggak lapor sama Disdukcapil, itu biasanya sampai setahun mas. Harusnya kan langsung dicut,” jelasnya.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah desa harus lebih aktif. Bukan malah tutup mata demi kepentingan politik semata.
“Langkah kami ya menyampaikan di masyarakat dan pemerintah desa. Monggo datanya harus divalidkan. Desa kan rondok angil (desa agak sulit) mas. Apalagi kalau sudah unsur politik ya, takut nanti tidak terpilih lagi,” bebernya.
Dirinya pun berharap adanya kesadaran baik dari pemdes maupun masyarakat, supaya bansos yang disalurkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran.
“Sebenarnya butuh kesadaran dari pemerintah desa, dari masyarakat sendiri. Kalau dinas ngurusi sendiri ya mumet mas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Miftahus Salam
