SEMARANG, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Ratusan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami kekosongan. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah pelaksanaan program terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu kekosongan jabatan tersebut adalah jabatan sekertaris daerah (Sekda) Jawa Tengah, yang telah mengalami kekosongan jabatan sejak Oktober 2019 lalu. Selama satu setengah tahun lamanya, jabatan sekda diisi oleh Pelaksana tugas (Plt) dan telah berganti sebanyak dua kali plt hingga sekarang.
“Hampir 200-an pejabat di Pemprov Jateng kosong. Ini yang menyebabkan program tak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan merugikan masyarakat Jawa Tengah secara umum. Contohnya, bantuan keuangan ke daerah, ke desa hingga saat ini belum bisa cair. Ini kalau logikanya jalan, kan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi. Ya mungkin uangnya disimpan biar berbunga seperti harapan mereka. Kalau ngomong prestasinya Ganjar apa yang selama ini menonjol, tidak ada,” tegas Anggota DPRD Jateng Prajoko Haryanto.
Baca Juga:
Soal Jalan Rusak, Desak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Tepati Janji Kampanye
Pria yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini menyayangkan adanya kekosongan jabatan yang terlalu lama di Pemprov Jawa Tengah tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa kekosongan jabatan yang terjadi merupakan bentuk dari sikap abainya tugas dan tanggung jawab Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah terhadap sistem pemerintahan Jawa Tengah.
Hingga Saat Ini Sekda Dijabat Pelaksana Tugas
“Pak Ganjar kan sebagai Pembina Eksekutif di Jawa tengah, jadi kenapa bisa membiarkan kekosongan jabatan ini begitu lama. Terutama jabatan sekda yang seharusnya segera ada persetujuan. Ini mungkin karena Gubernur terlalu asyik bermedsos dan youtube itu,” jelas Joko kepada Lingkar.co.
Baca Juga:
Puan Maharani Beri Arahan ke Kader PDI P se-Jateng, Ganjar Pranowo Tak Datang
Pihaknya mengungkapkan bahwa nama-nama kandidat yang nantinya menjabat sebagai sekda telah naik ke Gubernur, namun hingga saat ini tidak kunjung adanya persetujuan dari Ganjar.
Joko mengungkapkan, kelambatan sistem birokrasi inilah yang menyebabkan beberapa program kerja tidak berjalan dan berdampak kepada masyarakat Jawa Tengah secara umum.
“Ini adalah bentuk tidak seriusnya Pak Ganjar mengelola Pemerintahan di Jawa Tengah. Justru ini merugikan rakyatnya sendiri kalau dibiarkan seperti ini terus,” pungkas Joko.(luh/lut)
