DPRD Kota Semarang Meminta Perbaikan Drainase dan Subdrainase menjadi Prioritas

Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta perbaikan drainase dan subdrainase harus diprioritaskan dalam APBD Perubahan sebagai upaya menanggulangi banjir.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusmas menyebut, kewenangan sungai besar di Kota Semarang, sebagian besar saat ini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga dirinya meminta drainase maupun subdrainase perlu menjadi sorotan Pemkot.

“Drainase dan subdrainase ini perlu ditingkatkan. Kan hampir semua sungai kewenangannya diambil alih (pemerintah) pusat,” ujar Pilus sapaan akrabnya, Selasa (11/7/2023).

Dirinya mengatakan, anggaran Pemerintah Kota Semarang yang semula untuk membiayai penanganan sungai-sungai besar sudah terbantu oleh anggaran pemerintah pusat.

Sehingga, kata dia, drainase dan subdrainase yang menghubungkan permukiman warga ke sungai-sungai kecil hingga sungai-sungai besar itu tidak boleh dilupakan dan harus diperbaiki.

“Drainase yang dianggap kecil ini dampaknya luar biasa saat musim hujan. Kenapa? Bisa terjadi banjir yang berarti kurang lancarnya drainase maupun sub-subdrainase,” bebernya.

Dirinya menjelaskan, sarana jalan jika tidak diimbangi dengan kelayakan drainase akan percuma dan justru menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya mahal.

“Makanya, prioritasnya, salah satunya harus drainase. Mumpung sekarang hujan belum ‘full’ (belum musim hujan). Drainase harus diperhatikan secara serius. Air ini harus dikasih jalan,” ucapnya.

Dilain pihak, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan, bahwa penanganan dan pengendalian banjir akan menjadi prioritas program yang akan diselesaikan hingga akhir 2023.

“Kami tidak bisa bicara banjir 100 persen hilang ya, tetapi pengendaliannya. Makanya, kami akan saling dukung dengan BBWS Pemali Juana dan Kementerian PUPR,” ujar Ita.

Untuk program-program besar, seperti normalisasi Sungai Plumbon dan Sungai Tenggang, kata dia, sudah ditangani oleh Kementerian PUPR sehingga Pemkot Semarang cukup terbantu.

“Makanya, kami akan melakukan program-program persinggungan dengan itu (program pemerintah pusat). Jangan sampai di tengah sudah bagus, di luarnya tidak bagus,” katanya.

Ia mencontohkan peninggian Jembatan Tol Kaligawe yang nantinya akan diimbangi dengan penyambungan jalan masuk oleh Pemkot Semarang agar sinkron dan bisa berfungsi secara optimal.

“Kalau penyambungan jalannya cuma ditumpuk-tumpuk saja, misalnya, ya akan melimpas lagi. Makanya, ini perlu sinkronisasi dengan kementerian di pusat maupun provinsi,” imbuhnya.

Penulis : Alan Henry