Lingkar.co – Kehilangan pekerjaan menjadi kekecewaan buruh, menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Semarang berharap, dalam memperingati Hari Buruh Internasional 2025, tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan buruh, PHK di Kota Semarang harus ditekan.
“Menekan PHK itu wajib. Kalau tidak, wilayah Semarang tidak kondusif, adanya PHK. maka perlu diminimalisir, suapaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan,” papar Pilus, sapaannya, usai rapat paripurna, di Balai Kota Semarang, Rabu (30/4/2025).
Menurut Pilus, kehilangan pekerjaan menjadi kekecewaan yang tidak bisa dibendung. Maka, perlu upaya dan antisipasi agar tidak sampai terjadi PHK.
Di sisi lain, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, Pilus juga mendukung adanya kenaikan upah para pekerja mengingat kebutuhan pokok setiap tahun mengalami peningkatan. Jajaran legislatif selalu mendorong adanya kenaikan upah minimal kota (UMK).
“Keinginan dari temen temen kan sama. Setiap tahun ada kenaikan marena kebutuhan pokok setiap tahun meningkat. Itu wajar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pilus meminta kantor dewan tidak kosong pada 1 Mei esok. Hal itu mengantisipasi adanya buruh maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi kepada dewan. Sebagai wakil rakyat pihaknya dengan senang hati menerima aspirasi daei para buruh.
” Pengalaman tahun tahun lalu, karena temen temen dari buruh, mahasiswa ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk aksi. Pas tahun sebelumnya kan tidak ada yang menerima karena dewan ada di luar kota. Kita himbau supaya teman-teman dewan juga harus ada yang hadir, supaya tidak gawe gelo pada saat mau day besok mendampingi,” paparnya. ***
